Isu Kenaikan Harga LPG 3 Kg Adalah Provokatif

Salamuddin Daeng/Net

SEBAGAIMANA diketahui bahwa dalam UU APBN 2020 pemerintah dan DPR telah memutuskan nilai subsidi LPG 3 kilogram senilai Rp 50,6 triliun.

Nilai subsidi yang ditetapkan UU APBN 2020 tersebut memang sedikit menurun dibandingkan APBN tahun 2019 lalu. Penurunan nilai subsidi adalah sebesar 12,8 persen. Tahun 2019 nilai subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 58 triliun.  

Hal tersebut berarti bahwa LPG 3 kilogram masih disubsidi oleh Negara. Jika nilai subsidi digunakan untuk membeli LPG dengan harga pasar Indonesia yakni Rp 11.583 (harga LPG tabung 12 kg), maka sebanyak 4,4 miliar kilogram LPG bisa dibagi gratis ke masyarakat.

Jika setiap penduduk miskin  mengkonsumsi LPG 3 kg sebanyak 12 kilo per bulan, atau 144 kg per tahun, maka LPG bisa dibagikan gratis kepada 30,3 juta masyarakat miskin.

Jika setiap orang miskin mengkonsumsi LPG 144 kg setahun, maka 30,3 juta penduduk miskin di Indonesia bisa mendapatkan LPG secara gratis selama setahun yang dibiayai dengan subsidi senilai Rp 50,6 triliun tersebut.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

Jadi jumlah uang subsidi ini masih lebih dari cukup untuk membagi gratis LPG 3 kg kepada semua orang miskin.

Dengan demikian, Kementerian ESDM tidak dapat membuat kebijakan sepihak dengan menetapkan harga jual LPG 3 kg dengan harga pasar (Rp 11.583).

Sebagaimana dilansir berbagai media bahwa kementerian ESDM berencana memberlakukan harga jual LPG 3 kg seharga Rp 35.000 per tabung. Kebijakan ini jelas melanggar UU APBN 2020.

Seharusnya Kementerian ESDM fokus menjalankan apa yang diamanatkan dalam UU APBN 2020. Sebagaimana dinyatakan dalam UU APBN 2020 bahwa negara masih memberlakukan subsidi selisih harga untuk LPG tabung 3 kg. Kedua, mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran.

Ketiga meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi LPG tabung 3 kg. Dan keempat, penguatan sasaran penerima subsidi. https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf

Pernyataan beberapa pihak dari Kementerian ESDM yang menyatakan akan memberlakukan harga LPG 3 kilogram sesuai harga pasar adalah pernyataan provokatif.

Ada yang ingin merusak suasana politik yang mulai kondusif dan merusak upaya pemerintahan Jokowi-Maruf dalam melakukan konsolidasi politik.

Mereka menghembuskan issue yang sangat sensitive saat ini, yakni kenaikan harga LPG 3 kg hingga 75 persen? Kenaikan harga LPG secara drastis semacam itu bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 

Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Agama Yang Menyelamatkan
Publika

Agama Yang Menyelamatkan

12 Mei 2021 11:26
Politik HAM Barat Terhadap China Terkait Isu Uighur
Publika

Politik HAM Barat Terhadap C..

11 Mei 2021 19:11
Anggrek Dan Riset: Koneksitas Ideologis Bung Karno Dan Megawati Dalam Menggelorakan Rasa Cinta Tanah Air
Publika

Anggrek Dan Riset: Koneksita..

11 Mei 2021 15:06
Dilema Kapolri Terkait Penyekatan Mudik: Antara Hati Nurani Atau Melaksanakan Tugas Pelarangan?
Publika

Dilema Kapolri Terkait Penye..

11 Mei 2021 14:49
Babak Akhir Yang Menentukan (2-Tamat)
Publika

Babak Akhir Yang Menentukan ..

10 Mei 2021 15:25
Teologi Zakat Dan Spirit Kemanusiaan
Publika

Teologi Zakat Dan Spirit Kem..

10 Mei 2021 13:18
Peran Agama Dan Kepercayaan Membangun Keadilan Dan Perdamaian Berbasis Inklusi-Moderasi-Toleransi
Publika

Peran Agama Dan Kepercayaan ..

10 Mei 2021 12:45
Penambahan Utang dari Masa ke Masa
Publika

Penambahan Utang dari Masa k..

10 Mei 2021 12:12