Melanjutkan Kepemimpinan Airlangga Hartarto

Jika dalam Munas Golkar 2019 nanti terjadi opsi aklamasi, maka Airlangga diprediksi melenggang mulus sebagai juara. Sebaliknya, jika voting disepakati sebagai pilihan terbaik, maka Bamsoet memang punya kesempatan merebut tahta Golkar-1. Namun Airlangga tetap punya amunisi untuk meraih kemenangan.

Preferensi Pemilik Suara Partai Golkar

Jika dalam Munas terjadi voting, maka penentuan jabatan ketum Golkar berada pada pemilik suara sah yang tercantum dalam AD/ART Golkar, yaitu DPD tingkat II (514 suara), DPD tingkat I (34 suara), DPP (1 suara), Ormas pendukung (10 suara), dan Dewan Pembina (1 suara). Di duga suara DPP akan ke Airlangga dan Dewan Pembina bisa ke Bamsoet. Kemudian jika diasumsikan suara ormas pendukung dan DPD I Golkar adalah 50:50, maka perebutan suara paling krusial dan menentukan berada di tingkat DPD II.

Mendapat suara DPD II adalah pertarungan perebutan suara sesungguhnya jika terjadi voting. Dibandingkan dengan pemegang hak suara sah lainnya, DPD II punya suara paling banyak, tetapi yang juga paling mudah digoyang. Peran Sahabat Muda Airlangga Hartarto (SMART) bisa memainkan peran untuk monitoring suara demi mengamankan hasil postitif yang terlihat jelang pelaksanaan Munas. Di samping itu, kekuatan janji politik dan logistik kandidat ketum juga bisa menentukan.

Prinsipnya siapa yang dianggap menguntungkan DPD II akan berpotensi dipilih. Sebagai ketum petahana Partai Golkar, geliat Airlangga dalam menggalang dukungan suara relatif lebih mudah ketimbang kompetitornya.

Keunggulan Airlangga Hartarto

Segala sesuatu tentu bisa saja berubah dalam Munas. Kepercayaan diri yang kuat dan komunikasi intensif Bamsoet sebagai 'potential competitor' adalah "faktor x" yang tidak boleh diabaikan. Serangan udara yang masif dan "blizkrieg" di darat saat Munas bisa mengubah sesuatu yang terlihat positif di permulaan dan  permukaan. Munas Golkar senantiasa sarat intrik, lobby, dan manuver. Perhelatan Munas VIII Golkar di Riau (2009) bisa dijadikan rujukan di mana Surya Paloh yang saat itu leading di awal, kalah voting tipis dengan Aburizal Bakrie di injury time.

Kenyataan pahit seperti inilah yang kemudian sering melahirkan sempalan kelahiran partai baru dari rahim pohon beringin, seperti Nasdem, dan sebelumnya juga Gerindra, Hanura, PKPI, dan Partai Berkarya. Namun penulis yakin bahwa dalam Munas 2019 nanti akan absen lahirnya partai baru, karena persoalan izin kepengurusan, logistik dan segmentasi pemilih yang semakin mengecil. Yang potensi bisa terjadi adalah kader partai yang berpindah kendaraan politik, seperti halnya dulu Ahok atau Yuddy Chrisnandi.

Jelang Munas, support sejumlah politikus senior Golkar, seperti Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Ketua Dewan Pembina Fahmi Idris, serta Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, bisa menjadi influencer bagi para pemegang hak suara. Sejarah partai Golkar sarat dengan patronase dan faksionalisme yang punya akar kuat layaknya pohon beringin.

Kinerja Airlangga Hartarto

Saat ini kinerja Airlangga Hartaro sebagai pemimpin Golkar kerap di kritik pihak internal dan eksternal. Sebenarnya ini bisa menjadi  salah satu wujud apresiasi publik terhadap partai Golkar. Begitu terbuka dan dinamis, tidak seperti partai politik lainnya yang feodal dan dengan gampang ditebak siapa yang akan menjadi ketua umumnya lagi. Salah satu kritik untuk Airlangga Hartarto adalah menurunnya perolehan suara Golkar di Pemilu 2019 lalu.

Bagaimanapun, hal seperti ini layaknya persepsi bagaimana seseorang melihat "gelas setengah kosong  berisi air". Yang negatif, melihat gelas tersebut hanyalah gelas setengah kosong. Yang positif, memandang bahwa gelas itu  masih terisi air setengahnya. Reality is perception. Opini publik kemudian menjadi signifikan.

Di satu sisi, Airlangga di kritik karena Golkar di masa kepemimpinannya hanya meraih 85 kursi DPR dan dianggap gagal meraup target 110 kursi di Pemilu 2019. Sebelumnya pada tahun 2014 (91 Kursi), 2009 (106 kursi), dan tahun 2004 (128 kursi). Namun di sisi yang lain, Airlangga dipandang berhasil melakukan 'rebound' sekalipun jumlah kursi dan perolehan suara Golkar memang berkurang.

Data pemilu menunjukkan bahwa pasca reformasi perolehan suara Golkar konsisten menyusut dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 1999 Partai Golkar meraih 25,97% suara, dan di Pemilu tahun 2004 mendapat 23,27% suara atau turun sebesar 2,7%. Lalu pada tahun 2009 memperoleh 19,11% atau turun 4,16% dari Pemilu 2004. Di Pemilu 2014 pun turun sebanyak 2,86% dari Pemilu tahun 2009 menjadi 16,25%.

Jadi sebelum Airlangga menjadi Ketum Golkar, terjadi penurunan suara rata-rata di atas 2,5 %. Sementara sejak era Airlangga penurunan suara Partai Golkar berada di bawah 2% saja. Dan jangan lupa bahwa Airlangga menjabat Ketum Golkar sejak Munaslub 2017, hanya punya waktu satu setengah tahun untuk menyiapkan Golkar menghadapi Pemilu 2019. Saat Airlangga menerima jabatan tersebut, kondisi Golkar juga sedang terpuruk karena persoalan hukum Setya Novanto, disusul kasus Idrus Marham.

Partai Golkar memang tidak berbakat menjadi oposisi. Khitahnya di dalam lingkaran kekuasaan. Namun untuk pertama kalinya pasca reformasi, Partai Golkar sukses memenangkan capres-cawapres yang diusungnya, yaitu Joko Widodo-Maruf Amin. Golkar adalah partai yang pertama kali mengusung Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019. Ini fakta positif lain yang sulit terbantahkan bahwa partai Golkar layak melanjutkan kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Igor Dirgantara
Dosen Fisip Universitas Jayabaya, Director Survey and Polling Indonesia