Muhammadiyah Dan Politik Pilpres

Semakin mendekati hari pelaksanaan pemilu, suasana politik semakin eskalatif. Sehubungan dengan itu, maka konsolidasi politik cukup gencar dilakukan tidak saja oleh partai-partai politik, tapi juga oleh para calon dan berbagai tim relawan. Bahkan ormas-ormas Islam dan banyak tokoh umat (Kiai, ulama, Habaib) dalam tingkat, cara dan tujuan yang berbeda juga melakukan hal yang sama.

Muhammadiyah sendiri sebagai kekuatan civil society Islam besar yang tetap menjaga "netralitas"nya, paling tidak telah melakukan tiga kali konsolidasi nasional. Konsolidasi di kalangan Muhammadiyah ini paling tidak dimaksudkan untuk menjaga agar, pertama persyarikatan Muhammadiyah tidak ditarik-ditarik dan dilibatkan dalam persaingan kepentingan dan pemihakan politik praktis. Kedua, warga Muhammadiyah tetap berkomitmen dan berkemampuan memperkokoh persatuan di kalangan persyarikatan Muhammadiyah sendiri dan masyarakat bangsa secara lebih luas.

Ketiga, pemilu sebagai salah satu bagian dari proses demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan warga Persyarikatan harus berkomitmen untuk menjaga/merawat demokrasi dengan penuh martabat; jangan sampai karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali ini menimbulkan pertentangan dan keretakan, merusak persaudaraan dan persatuan.

Keempat, warga persyarikatan sebagai warga bangsa berkomitmen memanfaatkan momentum berdemokrasi dengan berpartisipasi menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab saat pemilu.

Seiring dengan sikap resmi Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah memiliki pandangan, pilihan dan sikap politik yang tidak tunggal. Tentu saja gambaran perbedaan pilihan politik warga Persyarikatan ini bukan fenomena baru. Paling tidak sepanjang sejarah Orba hingga saat ini, misalnya, suara warga persyarikatan terdistribusi ke beberapa partai politik.

Dalam sistem politik Orba di mana hanya tersedia tiga partai politik, suara warga Muhammadiyah terdistribusi ke Golkar dan PPP. Sementara di era Reformasi hingga pemilu yang terakhir, pilihan warga Muhammadiyah terdistribusi ke  banyak partai politik antara lain Golkar, PPP, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Perindo dengan jumlah suara yang bervariasi.

Begitu juga pilihan terhadap capres dan cawapres, tidak tunggal. PAN dan kemudian Partai Matahari Bangsa yang semula banyak diharapkan menjadi saluran politik warga Muhammadiyah pun ternyata tidak bisa sepenuhnya diharapkan mempersatukan sikap dan pilihan politik warga Muhammadiyah, hingga pemilu yang baru lalu. Hanya Masyumi dan Parmusilah partai yang pernah menjadi saluran politik warga Muhammadiyah.

Sikap resmi Muhammadiyah dalam kaitannya dengan politik praktis sebagaimana diuraikan di atas dan perbedaan preferensi politik di kalangan warga persyarikatan tentu saja akan mendatangkan resiko yang tidak bisa dihindari.

Di antara resiko itu ialah bahwa Muhammadiyah akan bisa dinilai sebagai ormas Islam yang kurang memberikan kontribusi politik elektoral yang maksimal dan signifikan, sehingga sedikit sekali kursi politik atau posisi birokrasi di pemerintahan dan di berbagai lembaga negara lainnya (termasuk BUMN misalnya) yang strategis yang kemudian disediakan atau diberikan kepada seseorang yang bisa merepresentasikan Muhammadiyah.

Hal ini tidak dialami oleh NU karena NU telah memainkan peran sebagai mesin politik yang cukup efektif yang memang menggerakkan dan melakukan kerja kerja politik praktis. Dari sisi ini, NU merasakan lebih banyak political advantages di banyak tempat dibandingkan dengan Muhamadiyah, yang dalam tingkat tertentu menimbulkan kecemburuan kalau tidak kejengkelan di sebagian kalangan komunitas Muhammadiyah.

Dilema

Realitas yang terkait dengan Muhammadiyah dan politik sebagaimana diuraikan di atas, bisa juga dianggap oleh sebagian kalangan sebagai dilema Muhammadiyah. Terutama di era kepemimpinan SBY, Muhammadiyah merasakan kepentingan persyarikatan banyak terabaikan. Apalagi,  pada era tersebut Muhammadiyah nampak tampil sebagai ormas Islam yang banyak melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merusak kedaulatan.

Gerakan Jihad Konstitusi yang dilansir Muhammadiyah adalah salah satu contoh sikap kritisisme Muhammadiyah terhadap pemerintah. Sebaliknya, NU yang pada saat itu memperoleh tempat secara politik karena memang memberikan kontribusi politik elektoral yang signifikan melakukan pembelaan kepada pemerintah. Sebagai akibatnya,  relasi Muhammadiyah dan NUpun tidak terjalin secara harmonis.

Fenomena ini mendorong sejumlah kalangan internal Muhammadiyah untuk melakukan upaya-upaya revitalisasi agar peran-peran politik Muhammadiyah bisa dilakukan secara elegan dan lebih maksimal sehingga kekuasaan dan pengaruh Muhammadiyah di eksekutif, legislatif dan beberapa lembaga tinggi negara serta BUMN terasa dan efektif. Munculnya pemikiran perlunya Muhammadiyah membuka dan memiliki amal usaha baru di bidang politik yang dilansir oleh beberapa tokoh, antara lain Bachtiar Effendy dan Hajriyanto Y. Tohari adalah salah satu contoh pentingnya usaha-usaha yang lebih serius dan strategis agar banyak warga Muhammadiyah yang memperoleh posisi politik yang strategis sehingga pemerintah dan negara benar-benar diharapkan mampu membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Ungkapan "kekuasaan politik itu harus diperjuangkan, bukan ditunggu," menjadi sangat penting.

Suasana dan spirit ini juga muncul di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kornas Fokal (Forum Komunikasi Alumni) IMM, misalnya, telah melakukan serangkaian diskusi memperbincangkan penguatan peran alumni IMM terutama dalam bidang politik. Di bawah kepengurusan Armyn Gultom, tema atau spirit yang dikembangkan Fokal IMM adalah distribusi kader.

Fokal IMM memandang bahwa PAN, yang selama ini diharapkan menjadi saluran politik warga Muhammadiyah, ternyata tidak terwujud. Apalagi kader angkatan muda Muhammadiyah khususnya alumni IMM merasakan tidak banyak terakomodasi di PAN. Oleh karena itu, perjuangan politik perlu dilakukan melalui berbagai saluran partai, tidak saja PAN. Dengan cara ini, alumni IMM dan Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya bisa memainkan-peran politiknya secara lebih maksimal di berbagai partai politik yang tersedia.

Tidak maksimalnya warga Muhammadiyah yang terdistribusi di pusat-pusat kekuasaan ini, terutama di era SBY,  menimbulkan kegalauan di sejumlah kalangan Muhammadiyah. Hal ini juga dipandang bahwa misi amar ma'ruf nahy munkar dalam bidang politik belum berjalan secara maksimal, sementara secara normatif Muhammadiyah telah memiliki banyak dokumen penting terkait dengan pandangan Muhammadiyah tentang politik, pemerintah dan kebangsaan. Diperlukan langkah-langkah yang lebih kongkrit dan strategis merealisasikan perjuangan di bidang politik ini.

Pemilu 2019

Pemilu serentak 2019 menjadi momentum penting yang diharapkan bisa lebih memaksimalkan peran strategis politik Muhammadiyah. Karena itu, berbagai persiapan dan konsolidasi di kalangan Muhammadiyah dilakukan baik secara kelembagaan maupun secara suka rela oleh tokoh maupun komunitas warga Muhammadiyah yang memang memiliki kepedulian kuat di bidang politik.

Salah satu hasil dari konsolidasi ini ialah terbentuknya sejumlah tim relawan. Tim relawan inilah yang bekerja untuk melakukan kampanye untuk memenangkan salah satu paslon capres dan cawapres.

Perhelatan pemilu ini sangat penting karena akan menentukan seberapa banyak warga Muhammadiyah yang akan terpilih sebagai anggauta legislatif di DPR RI dan DPRD, siapakah calon presiden dan calon wakil presiden yang akan terpilih yang sekaligus juga bisa  memberikan ruang lebih lebar bagi warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah untuk memainkan peran-peran politik kekuasaan mereka secara lebih maksimal demi kemaslahatan bangsa.

Pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu 2019 ini menjadi harapan besar terjadinya perubahan penting di mana Muhammadiyah paling tidak memperoleh tempat yang jauh lebih adil tidak seperti yang dialami di masa pemerintahan sebelumnya.

Memang nampak gejala muncul dan bangkitnya romantisme di sebagian kalangan Muhammadiyah terhadap Masyumi, bersamaan dengan berkembangnya spirit Islamisme di kalangan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kenyataan munculnya kehawatiran kembalinya Nasakom pada tahun 2014 yang dilatarbelakangi oleh harmonisnya hubungan PDIP-NU sebagai mesin politik Presiden terpilih.

Ingatan tentang Nasakom tersebut berbanding lurus dengan ingatan terhadap Masyumi, di mana pada masa itu ada gesekan yang sangat keras antara Masyumi dengan PKI. Gesekan itu juga terjadi antara Masyumi dengan NU.

Muncul anggapan dari sebagian kalangan Muhammadiyah bahwa presiden/pemerintah lebih memberikan perhatian besar kepada NU dibandingkan dengan Muhammadiyah. Sikap Presiden terpilih ini tentu bisa dipahami karena  tidak dapat diingkari bahwa konstituen organik Presiden terpilih pada Pemilu tahun 2014 adalah NU dan PDIP. Pada mulanya pemikiran ini agak surut ketika nama Mahfud MD terdengar dan disebut-sebut sebagai calon Wapres terkuat mendampingi Presiden Petahana.

Mereka berharap Mahfud dapat menjadi penengah bagi semua kalangan umat terutama dari lingkungan dua Ormas Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU.  Akan tetapi ketika pada akhirnya KMA yang ditetapkan sebagai Cawapres mendampingi Capres Petahana, maka isu dan keyakinan bangkitnya neo-Nasakom menjadi santer kembali. Paslon 01 dinilai oleh sebagian kalangan Muhammadiyah sebagai hubungan yang akan memberikan keuntungan besar bagi kelompok nasionalis sekular dan NU,  persis seperti hubungan yang terbentuk di era Megawati dan era Soekarno.

Karena itu Muhammadiyah, sebagaimana Masyumi, harus melakukan perlawanan dengan cara memberikan dukungan kepada paslon 02 apalagi kalangan ulama juga sudah memberikan dukungan melalui Ijmak Ulama. Kebesaran kekuatan politik Islam sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Masyumi harus dihidupkan kembali mengalahkan neo-Nasakom.

Perlawanan politik ini antara lain digerakkan oleh sejumlah elit struktural Muhammadiyah dengan terus melakukan kampanye di lingkungan pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah dan bahkan Cabang dan Ranting. Meskipun melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan PP. Muhammadiyah agar tidak menggunakan atribut dan amal usaha Muhammadiyah sebagai ajang kampanye, akan tetapi kalangan ini terus secara intensif mengunjungi kampus-kampus Muhammadiyah untuk menggerakkan perlawanan terhadap paslon 01.

Akan tetapi semangat mengalahkan dengan cara-cara yang bahkan melanggar aturan ini justru menuai kritik dari kalangan akademisi dan angkatan muda Muhammadiyah yang memandang dengan cara yang lebih rasional dan bermartabat terhadap proses-proses demokrasi ini. Hal ini menjadikan golongan tersebut  tidak bersimpati kepada paslon 02 dan berbalik arah memberikan dukungan kepada paslon 01. Inilah yang menyebabkan pemilih Muhammadiyah pada Pemilu Presiden tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu Presiden tahun 2014.

Kontestasi politik pilpres yang ternyata juga melibatkan warga Muhammadiyah berjalan cukup keras dan bahkan sampai pada kehawatiran terjadinya gesekan dan konflik yang akan meretakkan kehidupan masyarakat dan bangsa. Karena itulah,  beberapa kali PP. Muhammadiyah mengingatkan khususnya kepada warga Muhammadiyah agar tetap menjaga akhlaq karimah, menghormati perbedaan dan menjaga persatuan bangsa agar Indonesia tetap utuh dan mengikuti/mentaati peraturan perundangan yang ada ketika terjadi persengkataan terhadap hasil pemilu.

Kehawatiran ini juga beralasan karena ada gerakan yang dilakukan oleh beberapa oknum Muhammadiyah yang berusaha mendelegitimasi terhadap kepemimpinan Muhammadiyah yang dinilai tidak sensitif terhadap tuntutan masyarakat luas. Delegitimasi ini terus diviralkan dengan tujuan antara lain agar pernyataan, seruan dan kebijakan PP. Muhammadiyah jangan didengar dan diikuti. Yang perlu didengar dan diikuti ialah seruan para Habaib dan tentu para tokoh Muhammadiyah pro-Paslon 02 yang diyakini lebih merepresentasikan semangat asli Muhammadiyah untuk melakukan perubahan mengalahkan paslon 01. Dan perlawanan ini nampak masih terus dilakukan bahkan pasca penetapan KPU terhadap hasil Pilpres. Upaya delegitimasi terhadap KPU juga dilakukan.

Langkah Ke Depan

Ada beberapa hal yang penting digaris bawahi dalam rangka menghadapi masa depan:

1. Menjaga agar proses penyelesaian sengketa terhadap hasil Pemilu melalui MK bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Langkah konstutusional ini harus ditempuh dan Muhammadiyah harus tetap ikut melakukan pengawalan.

2. Mengikuti langkah PP. Muhammadiyah,  seluruh warga Muhammadiyah haruslah menunjukkan komitmen, tanggung jawab dan jiwa besar untuk tidak melakukan aksi-aksi jalanan terkait dengan langkah konstitusional menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Banyak hal yang lebih produktif yang bisa dilakukan oleh warga persyarikatan untuk bangsa dan negara.

3. Menjaga Muhammadiyah untuk tetap menjadi kekuatan civil society Islam yang besar,  berwibawa dan berpengaruh luas untuk mengemban misi kerahmatan untuk seluruh alam, memperkokoh Washotiyatul Islam. Karena itu, momentum Muktamar Muhammadiyah ke depan haruslah menghasilkan kepengurusan Muhammadiyah yang memiliki kemampuan mewujudkan Washitiyatul Islam dan Indonesia berkemajuan.

Ketokohan seperti Haedar Nashir nampaknya masih dibutuhkan untuk memimpin Muhammadiyah.  Pemerintah akan menjadi mitra Muhammadiyah yang tepat dan baik untuk keperluan ini dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar.  

4. The ruling parties ke depan bersama dengan kekuatan koalisi haruslah menjadi penyangga politik penting untuk membangun Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar dan pusat Washotiyatul Islam global. Terkait dengan itu,  maka ormas dan gerakan Islam moderat khususnya Muhammadiyah dan NU haruslah menjadi mitra dan memperoleh peran strategis memperokoh Washotiyatul Islam ini. Wallahualam.

Penulis adalah Ketua Dewan Pakar Fokal IMM dan Asisten Staf Khusus Presiden