Menolak China

Rabu, 12 Juni 2019, 10:04 WIB

Demo menolak ekstradisi China di Hongkong/Net

HONGKONG dilanda demo besar-besaran yang menolak RUU Ekstradisi ke China bagi warga yang diduga melakukan tindak pidana dan diadili di China.

Mereka mempermasalahkan tranparansi sistem hukum Tiongkok. Sangat khawatir terhadap perlakuan hukum "pidana politik" yang berbeda dengan sistem hukum Hongkong, yang meski bagian dari China akan tetapi berstatus semi otonom.

Mereka menuntut Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam untuk turun karena mendukung RUU Ekstradisi tersebut. Lam berdalih RUU itu untuk kepentingan warga Hongkong.  Tentu saja alasan itu tidak bisa diterima pendemo.

Warga Hongkong memahami karakter Pemerintahan Beijing yang sangat keras pada warga yang dinilai membangkang. Tentu juga kepada dugaan pelaku tindak pidana "politik".

Dikhawatirkan para pesakitan hukum jika diadili di China akan mengalami perlakuan sewenang wenang dan tidak manusiawi. Sebagai negara Komunis China menjadikan hukum sebagai alat politik. Warga Hongkong tak bisa menerima keadaan tersebut. Sesuai dengan perjanjian penyerahan Hongkong oleh Inggris kepada China tahun 1997 Hongkong memiliki otonomi politik, hukum, dan ekonomi. Kini dengan RUU Ekstradisi berarti ada intervensi China pada sistem hukum Hongkong.

Pemerintah Beijing pada awalnya memang menerapkan asas kebebasan dan otonomi pada Hongkong, akan tetapi secara terstruktur, sistematis, dan masif Beijing menanamkan pengaruhnya. Targetnya adalah menjadikan Hongkong sebagai Provinsi sebagaimana Provinsi lainnya yang berada penuh di bawah kendali Pemerintahan Komunis China.

Perjanjian awal "satu negara dua sistem" tentu akan dilanggar bertahap oleh Pemerintah Beijing. RUU Ekstradisi adalah bagian dari jalan intervensi menuju pemenuhan target "satu negara satu sistem" ke depan.

China Memang Licik

Terhadap negara-negara lain yang melakukan kerjasama ekonomi dengan China sama saja. Pada awalnya menggiurkan. Seperti tidak ada hutang bahkan kerjasama bersifat B to B. Dilakukan "turn key" kita tahunya beres. Tapi target aneksasi bisa serupa dengan Hongkong. Bertahap. Awal B to B tapi ujungnya dalam pertanggungjawaban menjadi G to G. Lalu "debt trap" terjadi.

Akhirnya, aset beralih pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan. Inilah model "Silent Colonialization". Rumah kita diberikan untuk bayar hutang. Akhirnya hancurlah Zimbabwe, Papua Nugini, Maladewa, Srilanka dan lainnya. Malaysia kalangkabut. Indonesia akan jadi korban berikut.

Ada benarnya viral medsos kalimat Hongkong saja menolak China. Demo besar itu memberi pelajaran. Pemerintah kita aneh justru gembira menerima program BRI yang dapat berdampak kolonisasi. Besok tanggal 12-14 Juni sebagaimana info yang beredar di media, delegasi   pelaku usaha Cina akan datang dan disambut hangat oleh Bapak Menko Maritim dan jajarannya. Bahkan semua potensi usaha dan stake holder OBOR Indonesia dikumpulkan di Sari Pan Pasific Hotel, baik "Koridor" Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali maupun "Non Koridor".

Aksi Hongkong menolak intervensi China mestinya segera bergaung sampai Asia Afrika untuk menolak China. Aliansi negara negara korban dan calon korban untuk menolak penjajahan dan aneksasi oleh China harus segera dibentuk! Rejim rejim boneka China harus segera disingkirkan dimanapun. Deklarasi Asia Afrika di Bandung telah  menggelorakan semangat anti penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi.

Kini China sudah jadi sang penjajah baru lagi. Memang penting kita sejahtera akan tetapi lebih penting kita bebas dan berdaulat. Tidak menjadi bangsa yang menghamba. Merdeka..!

M Rizal Fadillah

Pemerhati politik

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

UU Corona 2/2020: Cara Sistemik Bernuansa Moral Hazard Amankan Bisnis Oligarki?
Publika

UU Corona 2/2020: Cara Siste..

15 Juli 2020 18:41
Warisan 600 Triliun, Bansos 600 Ribu, Dan Tantangan Sila Kelima Pancasila
Publika

Warisan 600 Triliun, Bansos ..

15 Juli 2020 17:57
Bahaya Pemimpin Culas
Publika

Bahaya Pemimpin Culas

15 Juli 2020 09:49
Elektrifikasi Di Tanah Papua, Ikhtiar Mewujudkan Keadilan Energi
Publika

Elektrifikasi Di Tanah Papua..

15 Juli 2020 08:47
Umbar Hasutan Di Balik Reklamasi Ancol
Publika

Umbar Hasutan Di Balik Rekla..

15 Juli 2020 07:59
Yakin Komisi Informasi Tidak Dibubarkan Presiden
Publika

Yakin Komisi Informasi Tidak..

15 Juli 2020 07:39
Mewujudkan Bantuan Pendidikan Efektif Di Masa Pandemik
Publika

Mewujudkan Bantuan Pendidika..

15 Juli 2020 01:30
Menyikapi Hagia Sophia Dengan Bijak
Publika

Menyikapi Hagia Sophia Denga..

14 Juli 2020 23:18