KPPU Duga Wajib Tanam Lima Persen Bawang Putih Jadi Alat Kontrol Pasokan

Jumat, 17 Mei 2019, 03:31 WIB
Laporan: William Ciputra

Ilustrasi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah kepada importir terkait wajib tanam lima persen bawang putih.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, kewajiban tanam lima persen bawang putih ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Hanya saja, hasilnya masih belum maksimal.

Ia malah menduga kebijakan tersebut sengaja dibuat sebagai fungsi pengontrol Kementerian Pertanian (Kementan).

"Masalahnya, kewajiban ini jadi alat pengontrol pasokan oleh Kementan, sehingga importir bisa melakukan pengaturan harga di pasar. Indikasiini yang sedang dalam penyelidikan KPPU," ujarnya, Kamis (16/5).

Salah satu bukti dari indikasi tersebut, lanjut Guntur, adalah fakta ketersediaan stok oleh para importir meski sudah lama tidak melakukan aktivitas impor.

"Anehnya ketika diminta untuk melakukan operasi pasar, beberapa importir langsung bisa menyediakan stoknya, padahal impor terakhir mereka dilaksanakan hampir setahun yang lalu," sebut Guntur.

"Kondisi ini mirip dengan kasus bawang putih yang telah diputus oleh KPPU," pungkasnya.

Diketahui, kewajiban menananm lima persen bawang putih tersebut merupakan langkah Kementan yang diharapkan mampu membuat petani mencukupi sendiri kebutuhan nasional, sehingga Indonesia tidak tergantung lagi pada impor.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

Kamis, 08 Agustus 2019
Video

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Jumat, 09 Agustus 2019
Video

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Rabu, 14 Agustus 2019