Oligarki Klepto Di Lingkaran Kekuasaan

Kamis, 11 April 2019, 15:57 WIB

Ilustrasi/Net

KELOMPOK lingkaran kekuasaan sedang menghadapi tsunami besar yang menghantam. Tsunami itu karena keserakahan dan ketamakan mereka sendiri.

Setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditangkap, saya kira kelompok klepto sudah berakhir dan mereka ketakutan untuk bermain-main dengan korupsi.

Tetapi mungkin merasa berkuasa, tidak ada yang merasa ketakutan. Mereka kini telah mendekam dipenjara. Romy karena jual beli jabatan. Ia mengatur jual beli itu di Kementerian Agama. Kini kasusnya sedang disidangkan oleh KPK dan kemungkinan bisa mengarah pada menteri.

Romy adalah orang dekat Jokowi dan sudah menjadi adik kakak dalam politik. Kemesraan itu terlihat dan nampak di hadapan publik, tetapi Romy harus berakhir di balik jeruji karena ketamakannya sendiri.

Selesai Romy terbitlah nama-nama besar. Para pesakitan mulai berani mengucapkan nama-nama besar karena mungkin sedang ketakutan dalam kerangkeng. Kasus Meikarta kini menyeret seorang gubernur yang sangat konsen mendukung Jokowi meskipun rakyat Jawa Barat sedang menghadapi bencana.

Nusron Wahid telah disebutkan namanya. Bahwa Nusron adalah pemberi perintah untuk menyediakan amplop 400 ribu untuk keperluan serangan fajar dalam Pemilu 2019.

KPK telah menyita kardus-kardus berisi uang Rp 8 miliar yang diduga untuk kepentingan serangan fajar dalam Pemilu 2019 di Dapil Jawa Tengah II.

Adalah politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso yang menjadi umpan dalam kasus ini. Bowo menyiapkan 400 ribu amplop berisi uang untuk serangan fajar Pemilu 2019.

Yang menggegerkan publik, Bowo mengaku menyiapkan amplop itu atas perintah Nusron Wahid, koleganya di Golkar yang juga kepala BPNP2TKI yang sangat dekat dengan salah satu calon presiden.

Kasus Bowo yang menyeret nama Nusron semakin mempertegas relasi kuasa dan korupsi dalam partai politik. Meskipun Golkar membantah tidak ada hubungannya dengan partai dan tim paslon 01 juga mengelak bahwa tidak ada hubungannya dengan pemilu presiden tetapi relasi itu terlihat dari apa yang diungkapkan oleh Bowo di persidangan.

Bowo tidak hanya membongkar perintah Nusron, bahkan ia menyatakan keterlibatan seorang menteri dalam membantu untuk mengisi amplop yang begitu banyak itu. Jadi, selain hubungannya dengan partai politik, kasus ini juga diduga memiliki hubungan erat dengan kekuasaan.

Saya ingin mempertegas bahwa amplop itu dipersiapkan untuk serangan fajar menjelang pencoblosan pileg dan pilpres. Berarti skenario money politic ini begitu terstruktur dan massif.

Apabila terbukti keterlibatan orang-orang besar dan para pejabat dalam kasus ini maka ini menjadi skandal kekuasaan, dan bisa ditelusuri sampai pada perintah yang paling tinggi.

Belum lagi dugaan skandal proyek besar yang namanya infrastruktur. Proyek besar ini memakan banyak anggaran hingga negara utang lebih besar, uang-uang pelayanan sosial habis digunakan.

Jadi kalau korupsi Romy, Bowo Sidik dan dugaan adanya perintah dari Nusron dan juga Keikutsertaan seorang menteri dalam mengisi amplop itu maka ini menjadi malapetaka bagi sebuah oligarki politik.

Ini menjadi alasan yang cukup bagi penegak hukum untuk melihat satu kekuatan koalisi politik yang korupsi. Oknum-oknum dari dua partai koalisi kini telah tertangkap dan mengarah pada korupsi terstruktur dan massif karena ada nama-nama penting yang disebutkan. Semua muaranya kalau ditelusuri berujung pada menteri. Kasus Romy diduga mengarah pada Kementrian Agama, kasus Bowo Sidik diduga mengarah ke Nusron Wahid dan seorang menteri.

Kalau suatu hari nanti ini terbongkar maka akan banyak pejabat yang hari ini berkuasa menjadi pesakitan. Termasuk dugaan kerugian negara dalam pembangunan infrastruktur yang telah ditemukan oleh BPK.

Yang dinantikan oleh publik adalah keberanian penegak hukum membongkar skandal korupsi kekuasaan ini.

Big fish, KPK goncang dari dalam

Kurang lebih satu tahun ke belakang ini, jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai dengan ke level pejabat yang lebih tinggi atau big fish, level kejahatan korporasi maupun ke level tindak pidana pencucian uang.

Itulah salah satu bunyi dari 5 poin petisi pegawai KPK. Para penyidik dan penyelidik menyebutkan kendala menjerat big fish dihadapi dari kebocoran informasi hingga hambatan pemanggilan sejumlah saksi.

Setidaknya 114 penyidik dan penyelidik KPK meneken petisi karena terhambat ketika akan mengusut perkara. Ternyata Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan KPK karena mereka kesulitan untuk menjerat ikan besar.

Lalu siapa ikan besar itu? Ikan Besar ini ada dua ikan besar yaitu: Pertama: oligarki ekonomi yang sedang bertengger di posisi puncak dengan kekuatan modal ekonomi yang kuat dan bekingan politik yang kuat pula. Ini bisa mengarah pada satu korporasi atau lebih yang sedang menghadapi masalah sengkarut korupsi di KPK.

Kedua adalah oligarki politik. Oligarki ini bertengger di posisi elite kekuasaan dengan power yang luar biasa sehingga bagi pimpinan KPK yang hanya orang luar sangat tidak berani menghadapi kekuatan ini. Intervensi oligarki politik ini sangat kuat dan bisa membahayakan.

Jadi perselingkuhan antara pemilik modal dengan kekuasaan ini telah mengalir sedemikian lama. Namun penegak hukum seperti KPK tidak cukup nyalinya untuk membongkar skandal ini. Padahal ini menjadi bahaya yang paling utama dalam negara.

Persekongkolan antara oligarki ekonomi dan oligarki politik ini menyebabkan terjadinya pemusatan dua kekuatan sekaligus, yaitu power kekuasaan dan monopoli ekonomi. Kalau kedua hal ini sudah dikuasai oleh satu kelompok oligarki yang maka siap-siaplah Indonesia akan menjadi negara miskin di kemudian hari.

Apakah mungkin hanya KPK yang kita harapkan? Di mana polisi dan jaksa? Jangan hanya berani pada yang kecil, beranilah pada perusak bangsa yang menyebabkan indonesia miskin.

Furqan Jurdi
(ketua Komunitas Pemuda Madani)
Editor:

Kolom Komentar