Menteri Amran Dinobatkan Sebagai Tokoh Modernisasi Pertanian Rakyat

Kali ini, Amran ditetapkan sebagai Tokoh Modernisasi Pertanian Rakyat pada ajang Anugerah Indonesia Maju 2018-2019, di Jakarta, Senin malam (8/4).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi capaian dan buah kerja keras Amran yang telah menjadi motor modernisasi sektor pertanian. Bantuan alat mesin pertanian selama kepemimpinannya mengalami peningkatan nyata. Selama empat tahun, total bantuan alsintan berjumlah lebih dari 350 ribu unit. Peningkatan jumlah alsintan juga meningkatkan indeks mekanisasi pertanian dan akan mampu meningkatkan kecepatan dalam pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan.

Melalui modernisasi pertanian diharapkan proses usaha tani menjadi semakin efisien. Sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas dan daya saing.

"Jika dulu tanam satu hektare butuh Rp 2 juta kini ditekan lewat mekanisasi pertanian jadi Rp 1 juta. Jika diterapkan 16 juta lahan pertanian sudah hemat Rp 16 triliun. Itu baru dari sisi tanam, belum panen dan sebagainya," jelas Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Dedi Nursyamsi saat mewakili Menteri Amran dalam menerima penghargaan.

Menurut Dedi, dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri ke empat atau disebut juga industri 4.0. Era ini ditandai penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet.

"Untuk itu, Kementan saat ini sedang menggiatkan modernisasi pertanian, sehingga Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0," terangnya.

Di masa kepemimpinan Amran, Kementerian Pertanian juga turut menggiatkan berbagai program untuk mendukung pengembangan industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi cloud computing, mobile internet dan mesin cerdas atau artificial intelligence. Digabung menjadi generasi baru yang dimanfaatkan untuk menggerakkan traktor sehingga mampu beroperasi tanpa operator atau autonomous tractor, pesawat drone untuk deteksi unsur hara, dan robot grafting.

Modernisasi pertanian turut berdampak terhadap peningkatan ekspor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2015-2018 tercatat total nilai ekspor pertanian mencapai Rp 1.764 triliun. Bahkan pada 2018, nilai ekspor mencapai Rp 499,3 triliun atau meningkat 29,7 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 384,9 triliun.

"Ekspor yang didorong Kementan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Serta menambah devisa negara," jelas Dedi.

Peningkatan nilai ekspor tidak bisa dilepaskan dari sejumlah terobosan Amran selama memimpin Kementan. Amran mendorong jajarannya untuk menerapkan sistem online single submission atau OSS yang beroperasi 24 jam dan tujuh hari non stop. Melalui implementasi OSS, proses perizinan ekspor yang berdurasi tiga bulan bisa dipersingkat menjadi hanya tiga jam.

"Pak menteri selalu memberikan arahan kepada kami bahwa kunci peningkatan produksi dan ekspor turut dipengaruhi oleh kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pengusaha merupakan mitra utama keberhasilan pertanian dalam menunjang peningkatan pendapatan negara," papar Dedi.

Modernisasi pertanian juga turut mendorong peningkatan nilai investasi. Periode 2013-2018, total investasi pertanian di Indonesia mencapai Rp 270,1 triliun. Selama kurun waktu tersebut, nilai investasi pertanian 2018 mencatat rekor tertinggi yaitu Rp 61,6 triliun. Capaian investasi 2018 meningkat 110,2 persen dibandingkan tahun 2013 senilai Rp 29,3 triliun.

Meningkatnya investasi dan ekspor pada sektor pertanian juga sangat tergantung pada ketersediaan lahan serta peran para pengusaha sebagai faktor produksi. Faktor produksi, serta transparansi, kemudahan, kepastian penyelesaian proses dan prosedur, waktu, biaya, dan kualitas administrasi lahan menjadi faktor kritis dalam mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian yang juga turut meningkatkan ekspor pertanian secara signifikan.

Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri pertanian periode 2014-2019, Amran telah menetapkan visi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia.

Menurut Dedi, hal itu sesuai dengan arah kebijakan Presiden Jokowi bahwa kebijakan pertanian Indonesia berpangkal pada satu tujuan mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Indonesia sebagai negara agraris harus mampu menjadi mandiri di bidang pangan," demikian Dedi.