Golput Dan Larangan Golput: Mana Lebih Bahaya?

Sebagai contoh yang terakhir disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Solo, "Saya ingin mengingatkan, bukan hanya di Solo ini saja tetapi kalau mereka yang mendengar di seluruh Indonesia, sebagai warga Negara Republik Indonesia maka jangan golput, golput itu pengecut, pengecut, tidak punya pendirian, tidak punya harga diri. Tidak usah jadi warga Negara Republik Indonesia" (sumber Youtube.com). Bahkan sebelum itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyatakan orang yang mengajak golput dapat dikenakan ancaman UU Terorisme.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendekatan behavioralist bahwa partisipasi warga negara dalam pemilu adalah unsur penting dalam pembangunan politik dewasa ini, bahkan voting turnout merupakan indikator yang sangat baik bagi kualitas demokrasi (Lijphart, 1999:284). Tetapi alih-alih melawankan rasionalitas dengan golput, menurut penulis golput bisa jadi didasarkan pada cara pandang rasional karena pada dasarnya menurut Charles Lindblom tidak mungkin pandangan seseorang itu menyeluruh (rasional komprehensif), menurutnya rasionalitas sekalipun terbatas. Baik itu dibatasi oleh kepentingan temporal, kalkulasi untung dan rugi, evaluasi kinerja pemerintah atau bahkan dibatasi dengan sumber informasi yang diterima, satu-satunya cara untuk menyamakannya adalah proses pengambilan keputusan. Pandangan ini disebut rasionalitas incremental.

Selain itu beberapa ilmuwan behavioralist seringkali mengukur kepuasan masyarakat hanya berdasarkan perspektif ekonomi atau pilihan rasional padahal kepuasan juga bisa muncul dari emosi yang berdasarkan struktur lingkungan, kepercayaan dan kepribadian. Memang secara umum kepuasan seringkali tidak rasional - meskipun pendapat itu juga ditolak oleh Wensten (2007) - tetapi apakah prihal tidak rasional kemudian kepuasan ditolak sebagai indikator terkait gagalnya sistem politik? Sedangkan pada faktanya kampanye politik justru seringkali memprovokasi emosi. Apakah perilaku buruk elit mesti diabaikan? Dan rakyat dipaksa untuk sekedar melihat kinerja mereka? Tentu saja perilaku yang dimaksud penulis bukan sekedar tindakan tetapi juga ucapan. Dan bukankah jika memang demokrasi menghendaki demikian artinya demokrasi menanggalkan aspek empati dan simpati?

Pastilah bukan demokrasi seperti itu yang kita kehendaki, oleh karenanya penulis lebih memilih untuk melawankan kepuasan dan ketidakpuasan dalam menganalisa fenomena golput. Dengan kata lain, alih-alih mempertanyakan dampak golput pada pembangunan politik yang berakhir pada kritik elit pada rakyat. Jusrtu penulis menghendaki diskursus baru, yakni sejauh mana peranan elite dalam memuaskan warga negara, meningkatkan pemilih atau memperluas partisipasi politik? Pertanyaan itu, menurut penulis lebih relevan dengan nilai demokrasi yakni kedaulatan rakyat. Karena pernyataan elite, baik mengancam atau tidak, pada dasarnya mengkritik rakyat artinya mereka telah mengkritik penguasa sebenarnya, pemilik kedaulatan tertinggi yakni rakyat.

Dan pada saat yang bersamaan, menurut penulis, pernyataan seperti itu (dibanding golput) jauh lebih mengancam bagi demokrasi. Bahkan alih-alih mengidentitaskan seorang demokrat, hal itu justru memperjelas adanya kecenderungan oligarkis dalam demokrasi sebagaimana yang disebut Robert Michels (1984:417) kecenderungan oligarki adalah menganjurkan bahwa ia lebih memahami apa-apa yang dibutuhkan oleh massa daripada massa itu sendiri.

Tulisan ini tentu saja tidak bermaksud melakukan pembelaan terhadap tindakan golput. Penulis juga sepakat untuk mengurangi angka golput, tetapi melarang golput (apalagi menggunakan ancaman regulasi dan birokrasi) tidak lebih baik dengan memilih golput. Karena pada dasarnya demokrasi bukan hanya terkait hasil seperti perolehan angka-angka statistik atau indeks-indeks yang melangit tetapi justru terkait prosesnya. Sebagaimana penolakan demokrasi terhadap otoritarianisme, totalitarianism ataupun feodalisme yang bukan semata-mata karena hasil capaian, karena mungkin saja capaian dari sistem non-demokratis itu jauh lebih baik, tetapi penolakannya justru didasarkan pada proses yang dicapai seringkali mengabaikan hak-hak dasar kemanusiaan.

Terakhir sebagai penutup, seringkali sebuah solusi itu gagal bukan karena ketidakcermatan strategi tetapi justru karena pertanyaan yang diajukan kurang tepat.

Luthfi Hasanal Bolqiah
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.