Jangan Politisasi Petani, Apalagi Mendukung Mafia Pangan

Minggu, 17 Maret 2019, 15:31 WIB | Laporan: Elitha Tarigan

Tunov Mondro Atmodjo/Net

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro Atmodjo keberatan terhadap inisiasi berbagai pihak atau organisasi yang mengatasnamakan petani untuk mendiskreditkan kebijakan program dan capaian sektor pertanian pemerintahan.

Menurutnya, ada pihak yang selalu muncul sebagai inisiator, yang tidak pernah kapok-kapoknya mempolitisasi petani demi menunggangi kepentingan mafia pangan.

"Akhir tahun 2018 kemarin, ada pusat kajian mencatut nama berbagai organisasi pertanian dalam petisi. Kali ini juga, mengatasnamakan petani selalu menginisiasi pertemuan untuk mendiskreditkan pemerintah. Lagi-lagi pasti outputnya hoax atau berisikan fitnah dalam menyoroti kinerja pangan," demikian diungkapkan petani muda sukses asal Magelang yang akrab disapa Tunov, Minggu (17/3).

"Sering mengeluarkan stetment provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. Agenda ini justru meresahkan petani, yang saat ini sudah tenang, menikmati hidup bahagia sebagai petani," tambahnya.

Pasalnya, kata Tunov, berbagai kebijakan dan program pertanian era pemerintahan Jokowi-JK sangat berpihak kepada kepentingan petani, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor serta nilai tambah diterima langsung petani. Ruang mafia yang menginginkan impor memang benar-benar ditutup mati.

"Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa," jelasnya.

"Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani, mari diskusi yang lebih konkret, konstrukti dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur," sambung Tunov.

Hal senada diungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir. Ia menegaskan kebijakan pangan saat ini sangat terlihat jelas berpihak kepada petani. Banyak regulasi yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk juga diperhatikan.

"Misalnya, sebanyak 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan KPPU," ungkapnya.

Oleh karena itu, Winarno menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal, memang kurang disukai sekelompok orang. Sangat wajar bila banyak pihak yang menjadi mafia pangan terus mencoba segala macam cara termasuk menyebar kabar hoax untuk menjatuhkan kinerja pangan saat ini.

"Padahal harus diakui pembangunan pertanian saat ini sangat revolusioner dan sepenuhnya berpihak kepada petani. Banyak mafia impor di-blacklist seperti importir bawang merah," terangnya.

Winarno menambahkan kebijakan pemerintah melakukan transparansi seluruh kegiatan di Kementan sangat bagus. Di antaranya dengan memperketat izin impor dan pelaporan gratifikasi ke KPK. Program bersih-bersih di internal Kementan jadi tonggak awal keberhasilan, yakni dengan memutasi, mendemosi dan memecat lebih dari 1.295 pejabat.

"Jadi jangan lah mengatasnamakan petani. Kami petani merasa dijual-jual untuk kepentingan kalian. Petani itu bukan banyak diskusi apalagi memprovokasi dan menyebar kebencian, tapi harusnya bekerja," pungkasnya. 

Kolom Komentar


loading