Menimbang Saham Pabrik Bir

Ada nilai bisnis di sana, tetapi ada pula dampak sosial yang sedang ditransaksikan.

Perdebatan tentang rencana pelepasan saham pemerintah DKI pada perusahaan minol tidak berlangsung mulus. Terjadi diskursus yang menjadi kontra atas usulan tersebut.

Para pihak yang seolah menolak tersebut melemparkan argumen perlu penjelasan secara ekonomis dan legal atas ajuan Pemda DKI.

Pikiran saya pun melayang pada sebuah studi kasus, maka pertanyaan yang disampaikan sebagai persoalan adalah sebagai berikut: "Di antara berbagai tindakan berikut, apakah membunuh, memperkosa ataukah mabuk yang akan Anda pilih?"

Bentuk pertanyaan ini memang ekstrem, sekaligus menggugah nalar kita tentang betapa berbahayanya minuman beralkohol (minol).

Kembali pada pertanyaan tersebut, alam bawah sadar kita akan cenderung untuk menempatkan tindakan yang minimal dampaknya bagi pihak lain, karena membunuh dan memperkosa adalah sebuah tindak kejahatan, maka mabuk seolah menjadi pilihan terbaik.

Padahal, dalam kondisi tidak sadar yang disebabkan pengaruh alkohol, seseorang berlaku agresif, bahkan bisa memperkosa sekaligus membunuh secara bersamaan.

Jadi mabuk jangan pernah dianggap persoalan remeh.

Di luar itu, merujuk kembali pada perdebatan tentang pelepasan saham pabrik bir, seolah hal ini terkait serta disangkutpautkan, dengan aspek administratif kewenangan dan komunikasi antar pejabat daerah, baik di tingkat eksekutif dan legislatif, maka poin yang tidak bisa dipisahkan adalah kehadiran diskusi tersebut ke ruang publik.

Dengan demikian, informasi tentang saling silang pendapat itu, kemudian menjadi panggung negosiasi politik.

Tetapi harus diingat, periode ini adalah tahun politik dan siapapun yang mengambil respon berbeda dari persepsi publik akan mendapatkan reaksi seimbang dalam persoalan dukungan serta legitimasi suara publik.

Sejuta pertanyaan kontra usulan tersebut, kemudian dimunculkan, seperti; mengapa bisnis yang menguntungkan dilepaskan?

Kalau kemudian hal ini terkorelasi dengan persoalan alkohol yang terkait dengan aspek halal haram dalam kaidah agama, mengapa tidak Bank DKI dijual sekalian, toh ada riba di sana? Kan DKI bukan hanya milik sekelompok golongan dengan Agama tertentu saja?

Terlebih keuntungan bisnis pabrik bir bisa dipergunakan bagi pembangunan yang memiliki kebermanfaatan publik.

Tentu saja counter argumen bisa pula disampaikan.

Pertama: menguntungkan dengan konsekuensi atas dampak dan risiko sosial yang lebih tinggi terkait kecanduan, kesehatan dan kejahatan tentu bukan sekedar nilai deviden.

Kedua: program usulan penjualan saham Pemda DKI ditempatkan pada level yang paling mungkin dilakukan, karena porsinya tidak mayoritas jadi bisa ditransaksikan secara komersial, beda dengan Bank DKI yang masih memiliki potensi konversi kedalam format Bank Syariah nantinya.

Ketiga: justru ajuan usulan ini, menjadi bagian dari upaya perlindungan bagi seluruh pihak tanpa terkecuali.

Keempat: soal reinvestasi hasil laba bisnis bir bagi pembangunan, maka nilainya terbilang kecil, dibandingkan penjualan saham langsung.

Soal halal haram minuman keras beralkohol, yang diyakini sebagai nilai sosial kemasyarakatan, harusnya menjadi acuan yang tidak dapat ditawar. Prinsip utamanya adalah menyelematnya bahagian terbesar dan lebih banyak, dibandingkan mengakomodasi aspirasi minor yang berbeda, demokrasi bukan soal lantang suara tetapi tentang dukungan publik yang meluas.

Maka soal pelepasan saham pabrik bir, rasionalitas publik di Ibukota tidak bisa dipisahkan dari nilai dan moralitas tersebut.

Masih ada pertanyaan lagi? Tapi kita cukupkan di situ. Jadi apa masalahnya soal ajuan Pemda DKI ini?

Pada kajian konflik dan negosiasi politik, maka respon legislatif atas usulan eksekutif kali ini adalah upaya untuk membangun ruang keseimbangan dan posisi tawar.

Pemerintah DKI yang saat ini berkuasa adalah pihak yang berseberangan pilihan politik pada kontestasi Pilkada sebelumnya, bukan tidak mungkin kerak persaingan tersebut masih membekas dan belum pulih sepenuhnya.

Miras Legal, Tata Niaga Dan Oplosan

Lebih jauh menyangkut persoalan minuman beralkohol, maka pernah diluncurkan upaya pengetatan tata niaga miras.

Rantai distribusi diperketat untuk membatasi peredaran dan konsumsi alcohol. Tidak lain dan tidak bukan terkait dengan dampaknya bagi kesehatan dan aspek sosial publik.

Konsumsi minol, selain menghilangkan kesadaran diri, maka dalam jangka panjang akan memberi dampak psikologis termasuk gangguan mental, kemunduran daya ingat bahkan hingga paranoid.

Sebagai bobot tambahan, maka usulan penjualan saham pabrik bir kali ini, juga harus disertai dengan aturan tata niaganya yang efektif.

Sewaktu kemunculan peraturan terkait larangan distribusi minol, bahagian kalngan industry yang terkait melakukan perlawanan, justru mendorong usulan berkebalikan yakni perlakukan peraturan tentang pemabuk dibandingkan tata niaga alkohol, sebuah usulan yang absurd.

Dalam konteks keadilan, dan dalam konsep bisnis yang bermanfaat, nilai keuntungan tidak hanya dilihat dari aspek nominal angka, tetapi juga melihat dampak negatif atas kehadirannya.

Potensi pengaturan miras secara legal dan terbatas, tentu akan berpotensi pada munculnya miras oplosan.

Situasi ini tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi perilaku ekonomi konsumen alcohol, maka yang dapat ditekankan adalah penegakan aturan hukum yang berlaku.

Bukan berarti mekanisme menekan miras oplosan adalah dengan perbesaran kanal distribusi alkohol.
Karena keberadaan minol dan miras adalah pintu pembuka pada berbagai aktifitas lain yang berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku, cek saja pertanyaan dan jawaban dibagian permulaan.

Jadi, soal penjualan saham pabrik bir ini? Kalau berakhir tanpa keputusan yang jelas, maka kita memang tengah melihat para aktor politik memang telah kehilangan kesadaran dalam memperjuangkan kepentingan dan masa depan publik.

Bisa jadi mereka tengah mempertontonkan narasi mabuk kekuasaan, maka hati-hatilah karena bisa jadi pertaruhannya adalah suara dukungan.


Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid