Blusukan

Dalam kasus manajemen, maka model blusukan dikenal sebagai upaya pada kerangka management by walking around, yang bermakna cara berkeliling langsung untuk mendapatkan temuan ditingkat lapangan, sebagai basis pengambilan keputusan kebijakan operasional diatasnya. Aktifitas ini baik dan menjadi  memiliki dampak bila disertai dengan prasyarat pendukungnya.

Dengan demikian, metodologi manajemen tersebut, yang kemudian dijuluki sebagai blusukan, dalam sebuah tata kelola organisasi, merupakan cara dimana terjadi interaksi yang dilakukan dengan melihat langsung kondisi realita, untuk kemudian melakukan perumusan langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan.

Kegiatan blusukan kemudian seolah menjadi trademark dari petahana yang saat ini berkuasa, maka kemudian menjadi role model yang diikuti lapisan kabinet pendukungnya pada periode awal menempati posisinya masing-masing. Tidak heran kemudian saat itu, para menteri kemudian seolah berlomba memperlihatkan metode blusukan, termasuk action salah seorang menteri yang kemudian melompati pagar rumah yang diindikasi sebagai tempat penampungan tenaga kerja ilegal.

Salahkah hal tersebut? Tentu saja tidak ada yang salah, selama subtansi aktifitas yang dilakukan tercapai, lebih dari sekedar sensasi atraksi yang mencoba menarik perhatian publik, sesuatu yang kemudian dikenal sebagai format pencitraan, dengan gaya reality show menggunakan instrumen publikasi media yang menjangkau massa, baik melalui media mainstream ataupun media sosial. Targetnya kemudian terdegradasi hanya sekedar mengejar viralitas, menciptakan popularitas, membangun apa yang dalam formula pemasaran dinyatakan sebagai top of mind brand.

Sekurangnya, ada beberapa kriteria yang dibutuhkan, termasuk; terlepasnya konteks blusukan dari perencanaan kegiatan yang sesungguhnya, yakni mencari solusi persoalan secara akurat, jika hal demikian yang terjadi maka blusukan hanya menjadi aktifitas ritual san bersifat simbolik semata; target hasil dari blusukan harus mampu membawa serta alternatif solusi baru atas persoalan yang dihadapi, tidak hanya sekedar keinginan untuk melihat tanpa mencoba merumuskan jawaban terbaik dari permasalahan, blusukan hendaknya menjadi terobosan dari kebuntuan formula kebijakan yang bersifat normatif bahkan cenderung prosedural dengan melihat basis realita.

Lalu kemampuan pengelolaan dan penyelesaian masalah bermakna adanya kemampuan dalam mendelegasikan, mengatur kewenangan dan mengotorisasikan kekuasaan. Sehingga kebijakan adalah kombinasi dan perimbangan dari pola bottom up dan top down. Bila begitu, maka blusukan harus dimaknai sebagai upaya mengatasi laporan dari bawah yang asal-asalan, tetapi juga harus menghindari munculnya kecurigaan berlebihan terhadap instrumen perangkat kerja pendukung kepemimpinan.

Antara KRL dan Ambulans

Pekan lalu, citizen yang bertransformasi menjadi netizen kemudian sontak heboh dan mengalami perdebatan, karena pesohor negeri yang terlibat kontestasi politik, hadir ditengah publik bahkan tidak berjarak mempergunakan transportasi massal KRL.

Pada posisinya sebagai petahana, kehadiran langsung tersebut menjadi amat menarik. Seuntai pertanyaan muncul ke permukaan; mengapa baru sekarang? dengan tujuan apa? adakah perubahan dalam sistem transportasi publik bagi Ibukota dan berbagai daerah penyangganya?

Tentu sejumlah jawaban bisa diungkapkan, tapi mengingat waktu kekuasaan yang akan berbatas periode pemilihan, mungkin saja kebijakan terkait baru akan diformulasikan setelah ditentukan siapa kandidat yang pemenang di tahun politik kali ini. Maka kehadiran kali ini terbilang terlalu akhir, karena persoalan para penumpang KRL sudah sedemikian kompleks.

Cek saja jejak digital para penumpang KRL yang berjubel, diantaranya bahkan berebut tempat duduk, hingga adu jotos karena bersenggolan di ruang transportasi publik yang penuh sesak tersebut.

Disisi lain, kubu oposisi dikagetkan dengan para juru kampanye kemudian harus berkamuflase menggunakan ambulans untuk menghindari penghadangan massa yang melakukan penolakan, sementara jadwal kegiatan sudah diumumkan dan dihadiri sedemikian banyak peserta. Tentu cerita ini lain dari soal KRL tadi, tapi kita dapat melihat bagaimana ruang gerak aspirasi dan ekspresi demokrasi akhir-akhir ini sedemikian sempit, hingga harus diselamatkan dengan menggunakan ambulans.

Tidak ada jaminan kenyamanan dan keamanan, baik bagi penumpang KRL, maupun kubu oposisi yang menggunakan ambulans, tapi jelas memberikan pembentukan ruang citra yang positif bagi petahana dalam kemasan populer. Pada aspek komunikasi, kedekatan jarak membangun interpretasi, dimana ruang yang semakin dekat antara tokoh dan publik kemudian dimaknai sebagai jarak bersahabat, dan itu yang tampil dimuka umum.

Reposisi Blusukan

Dengan menggunakan metode apapun, pemimpin memang diharapkan memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Perlu diingat pula, bahwa kepemimpinan tersebut akan berorientasi pada proses dan sekaligus hasil, karena itu diharapkan fase blusukan yang dipergunakan sudah seharusnya menciptakan formulasi jawaban yang komprehensif sebagai solusi integral permasalahan publik, tidak terjebak dalam euphoria yang tidak berkesudahan.

Format yang bersifat programatik harus lahir melalui blusukan, bukan hanya menjadi komoditas bagi elektabilitas. Tentu menjadi persoalan bila blusukan dilakukan berulang kali, tanpa ada perubahan yang berarti.

Aktivitas yang merakyat, dalam esensi kepemimpinan bukan soal dielu-elukan atau tepuk sorak sorai dukungan yang sifatnya sangat temporer, tetapi ada dipersoalan mendasar, yakni apakah kebijakan yang diambil seorang pemimpin mewakili kepentingan publik, lebih dari sekedar pemanis citra, apalagi sekedar mendapatkan perhatian, bagi peningkatan elektabilitas yang sangat pragmatis!

Penulis tengah menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid