Mewaspadai Permainan Cina dalam Pemilu Indonesia

Jika Joko Widodo terpilih kembali, mungkin tak menjadi soal. Hubungan mesra yang terjalin sepanjang empat tahun terakhir akan bertambah legit. Itu juga bermakna dukungan Indonesia atas ambisi Cina tentang proyek jalur sutra One Belt, One Road atau OBOR bakal berlanjut. Sebaliknya, jika Prabowo Subianto yang memenangkan pemilu, maka sudah pasti akan ada banyak perubahan yang bakal terjadi. Prabowo adalah ketidakpastian bagi Cina.

Capres Prabowo memang sudah mengatakan bahwa Cina sangat penting bagi Indonesia. Karena itu hubungan Indonesia dengan Negeri Panda itu harus dijaga. Pernyataan Prabowo ini disampaikan setelah menghadiri Hari Nasional China di Jakarta, 27 September tahun lalu. Tak perlu diragukan keseriusan Prabowo dengan pernyataan itu. Hanya saja, bagaimana nantinya teknis pelaksanaan sikap itu, tentu akan berbeda sama sekali dengan kebijaksanaan Jokowi selama ini. Apalagi seorang pengurus Gerindra menjanjikan akan meninjau proyek-proyek yang dibiayai Cina jika Prabowo memenangkan pemilu.

Hasil pemilu Indonesia amat penting bagi Cina setelah dua pemilihan umum di Asia Tenggara (ASEAN) baru-baru ini menunjukkan spektrum yang berubah. Kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada pemilihan 9 Mei 2018 lalu, membuat Malaysia menjaga jarak dengan Cina. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, telah membatalkan proyek infrastruktur yang didukung Cina senilai US$22 miliar, termasuk jalur kereta api berkecepatan tinggi dengan alasan kehati-hatian fiskal.

Hasil pemilu Malaysia adalah kekalahan Cina. Asal tahu saja, Cina membutuhkan ASEAN tidak hanya pada urusan dagang, melainkan juga untuk meraih dukungan politik ASEAN terhadap kebijakan luar negerinya. Selain menyangkut proyek jalur sutra OBOR yang digagas Pemerintah Cina mulai tahun 2013, Cina juga butuh dukungan terkait sengketa Laut Cina Selatan yang menyeret Filipina, Cina, dan Jepang.

Salah satu proyek jalur sutra itu adalah pembangunan rel kereta logistik sepanjang 12.000 kilometer dari Kota Yiwu, Cina, menuju London, Inggris. Rute pengiriman barang dari Cina ke Eropa melalui kereta dinilai lebih efektif dari segi biaya dan waktu ketimbang melalui armada laut atau udara.

Tak hanya jalur darat, proyek ini juga mendesain jalur maritim yang akan melewati tiga negara ASEAN, antara lain Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Dari ASEAN, jalur ini akan mengantarkan Cina menuju India, Afrika Timur, Afrika Utara dan berlanjut ke Italia.

Pada tahun 2014, Xi Jinping menjelaskan bahwa prakarsa baru Cina ini bukan melulu soal ekonomi dan uang, namun berlandaskan pada "nilai-nilai bersama".

Elemen Domino

Kembali ke soal pemilu di ASEAN, berbeda dengan di Malaysia, pemilihan umum di Kamboja boleh dibilang dimenangkan Cina. Kamboja kini, oleh banyak pihak, dianggap menjauh dari Barat dan mendekat ke Beijing. Kamboja meninggalkan demokrasi multi-partai untuk otoritarisme satu partai. Itu mirip dengan dominasi Partai Komunis China di Cina. Wajar jika banyak kalangan menilai Kamboja sebagai ‘elemen domino’ pertama yang jatuh dalam ambisi besar regional Cina, untuk mendapatkan kontrol politik dan ekonomi atas kawasan di dekatnya.

Ya, Kamboja telah menjadi “koloni Cina” secara de facto di bawah Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen.

Meski begitu, sentimen anti-Cina terasa meningkat di negara itu. Argumen bahwa investasi Cina benar-benar membahayakan mata pencaharian banyak orang Kamboja-terutama di tempat-tempat seperti Sihanoukville dan Koh Kong-sangat berpengaruh.

Kritik publik berpusat pada kesepakatan konsesi bahwa pemerintah Kamboja bergabung dengan perusahaan Cina yang secara efektif memberikan hak tanah atas sekitar 20% garis pantai Kamboja.

Hal yang sama berlaku untuk partai komunis yang berkuasa di Laos. Negeri itu telah mengambil langkah-langkah untuk mengekang pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang didominasi oleh investasi Cina. Langkah itu diambil sebagai jawaban atas kritik yang menguat dari rakyat setempat. Sektor-sektor yang mulai dikekang antara lain seperti perkebunan pisang dan pertambangan.

Di sisi lain, IMF telah menyatakan keprihatinan bahwa Laos berisiko jatuh ke dalam “jebakan utang” melalui proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai US$6 miliar yang didukung Cina.

Selanjutnya Filipina. Negeri ini secara historis pro-AS. Hanya saja, di bawah Presiden Rodrigo Duterte, Filipina agak condong kepada Cina. Analis strategis Richard Javad Heydarian bilang bahwa Duterte suka menganggap dirinya sebagai “reinkarnasi para ‘titan pertengahan abad 20’ dari apa yang disebut Gerakan Non-Blok.”

Sedangkan Thailand telah meningkatkan hubungan militer dengan Cina sejak kudeta militer negara itu pada tahun 2014. Hanya saja,  kasus tenggelamnya dua kapal di dekat pulau resor Phuket pada awal Juli-yang menewaskan puluhan turis Cina-membuka betapa rapuhnya hubungan kedua negara.  

Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan menyalahkan operator tur Cina, dan mengomentari kecelakaan itu “sepenuhnya kesalahan orang Cina yang menyakiti sesama orang Cina.” Pernyataan Wongsuwan ini memancing seruan Cina untuk memboikot Thailand. Dan jika itu dilakukan bisa merugikan Thailand sekitar US$1,5 miliar karena pembatalan perjalanan turis Cina.

Hubungan Vietnam-Cina yang sedang manis-manisnya belakangan juga mengundang protes rakyat setempat, pada Juni tahun lalu. Mereka menentang undang-undang baru yang mengizinkan sewa lahan selama 99 tahun di zona ekonomi khusus kepada Cina. Publik telah mempersepsikan bahwa Partai Komunis yang berkuasa terlalu dekat dengan Beijing. Kondisi itu menyebabkan sumber ketidakstabilan terbesar negara itu.

Kembali ke Indonesia. Hubungan pemerintahan Joko Widodo dengan Cina telah mengundang kegelisaan publik atas membanjirnya tenaga kerja dari Nergeri Tirai Bambu.

Cina telah menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia. Poyek-proyek infrastruktur baru yang mencakup pembangkit listrik dan taman industri, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya digarap Cina. Para investor ini membawa tenaga kerja dari negeri leluhurnya. Soalnya, Cina menerapkan aturan proyek turnkey. Maknanya, Cina masuk dalam proyek infrastruktur dengan syarat boleh menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka. Dan kesepakatan inilah yang disetujui Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, Indonesia juga telah menjadikan Cina sebagai sumber pinjaman baru. Per Oktober 2018, jumlah utang Indonesia ke Cina sebesar Rp252,5 triliun atau US$17,47 miliar.  Cina menjadi sumber utama tempat meminjam bagi Indonesia, setelah Singapura dan Jepang.

Angka-angka utang itu akan tambah menggunung di kemudian hari, jika Jokowi terpilih lagi. Indonesia sudah masuk dalam proyek OBOR. Negeri ini memiliki proyek infrastruktur di bawah skema OBOR yang direncanakan bakal menelan biaya US$201,6 miliar atau Rp2.700 triliun.

Bagi Asia Tenggara, peningkatan kerjasama ekonomi dengan Cina bisa jadi pedang bermata dua. Ambisi investasi Beijing tidak hanya ditujukan untuk pengembangan ekonomi, melainkan juga untuk memperbesar pengaruh geopolitis.

William A Callahan dari London School of Economics menjelaskan, ambisi Cina dengan slogan "Asia for the Asian" adalah retorika baru yang jauh melampaui sekadar kerjasama ekonomi antara negara di kawasan. "Bisa disimpulkan, Xi menganggap komunitas regional sebagai perpanjangan dari negara Cina, atau setidaknya sebagai bagian dari nilai-nilai peradaban Tiongkok," katanya. "Jadi, gagasan, struktur, dan proyek Xi dirancang untuk membangun pengaruhnya di kawasan dan pada tatanan dunia," tambahnya.

Yap Kioe Sheng dari University of Cardiff juga menjelaskan, prakarsa baru Cina memang tidak hanya menyasar pada perdagangan, namun pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu perubahan geopolitik. Maka tidaklah berlebihan, jika banyak pihak yang curiga bahwa ada tangan-tangan Cina yang ikut bermain dalam pemilu Indonesia.

Miftah H. Yusufpati
Penulis adalah wartawan senior