Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Basiruddin Amirrudin mencontohkan, masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara.
"Sangat jauh dari harapan. Misalnya Jakarta Utara adalah gerbangnya,
port (pelabuhan) internasional. Jakarta Utara itu tempatnya pabrik besar, Jakarta Utara itu tempatnya talang minyak terbesar ada di sana, dan di sana tempat pergudangan terbesar.
Nah penduduk di sana adalah penduduk termiskin yang ada di Jakarta Utara," tutur Basiruddin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2).
Ia menduga ada yang salah dengan sistem pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia.
Padahal, tegas dia, amanah konstitusi jelas menyatakan bila ada perusahaan yang berdiri di suatu tempat haruslah berdampak positif bagi warga sekitarnya. Baik itu dari segi kesejahteraan maupun pendidikan.
"Tapi kenyataanya belum maksimal, saya tidak katakan tidak ada," ucap caleg nomor 4 DPR daerah pemilihan (Dapil) Jakarta III ini.
Karena itulah jika terpilih lolos ke Senayan, Basiruddin berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat, utamanya di Dapil Jakarta III.
Bahkan ia berencana membuat rumah rakyat di dapilnya nanti.
"Supaya saya suruh orang demo, saya suruh orang teriak, saya suruh orang marah, saya suruh orang ngamuk. Tujuannya supaya semakin banyak orang marah, semakin banyak orang ngamuk, semakin banyak orang demo, maka semakin banyak persoalan yang mesti diselesaikan di tingkat atas (regulasi)," pungkasnya.
[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Keberadaan perusahaan-perusahaan raksasa ternyata tidak menjamin kehidupan masyarakat sekitarnya. Malah memprihatinkan. 
