PDIP Bantah Pertemuan Setengah Kamar Jokowi Dengan Bos Freeport

Politisi PDIP Effendi Simbolon mengutarakan tidak ada istilah diam-diam atau setengah kamar dalam pertemuan itu.

"Pertemuan itu seolah-olah menjadi misteri, seakan-akan menjadi deal-deal di belakang layar, setengah kamar ya sepertinya. Itu kan bayangan muncul ke publik sebagian seperti itu padahal pertemuan yang benar hanya izin untuk ekspor konsentrat dalam bentuk bulk hasil dari smeltet. Itu konteks dari surat yang diterbitkan Sudirman Said," ungkap Effendi saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).

Seharusnya, sambung anggota Komisi I DPR itu, kalau Sudirman Said mempersoalkan keterlibatan dari dirinya dalam membuat surat tanggal 7 Oktober 2015 tersebut, perlu dijelaskan bagian mana yang menjadi direktif dari Presiden.

"Orang akhirnya banyak bertanya-tanya pertemuan apa itu? Pertemuan itu dalam konteks untuk memerintahkan membuat surat yang melampaui kewenangannya sebagai menteri, ya tinggal diberikan klarifikasi saja yang mana yang dianggap sebagai poin dasar direktif dari Presiden?" tegasnya.

Jadi hal itu seakan-akan menjadi sumber kegaduhan baru hingga akhirnya ada tudingan bahwa Presiden bermain setengah kamar dalam konteks Freeport saat ini.

"Ya harus ditunjukkan ke publik. Sepanjang itu masih dalam konteks mengalirnya direktif Presiden ke kementerian dan menteri menyurati pihak swasta sih saya kira tida ada masalah," pungkas Effendi. [rus]