Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

WAWANCARA

Ahok Bisa Tambah, Bisa Juga Kurangi Suara

Kamis, 21 Februari 2019, 10:14 WIB
Ahok Bisa Tambah, Bisa Juga Kurangi Suara
Basuki Tjahaja Purnama (BTP)/Net
rmol news logo Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok te­lah resmi bergabung ke PDI Perjuangan. Pasca itu, nama Ahok pun diwacanakan bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasalnya Ahok memang dekat Jokowi sejak 2012, dan para pendukung­nya pun ikut mengkampanyekan Jokowi pada 2014.

Namun, Ketua Dewan Pengarah TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK) tidak setuju Ahok bergabung dengan TKN. Alasan­nya, jika Ahok masuk ke TKN, justru akan mengingatkan publik akan kasus Ahok. Hal ini akan memberatkan Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu, JK juga menanggapi bergabung­nya Ahok ke PDIP. Menurutnya, bergabungnya Ahok ke PDI Perjuangan bisa menambah suara Jokowi, namun juga menggerus suara Jokowi. Alasannya sama, karena bisa mengingatkan orang terhadap kasus penistaan agama (Islam).

Lantas bagaimana tanggapan TKN atas pernyataan JK tersebut? Apakah TKN akan merekrut Ahok? Bagaimana pula tanggapan pendukung Ahokterkait hal ini? Berikut penuturan lengkapnya.

Ahmad Basarah: Ahok Punya Keinginan Sama Dengan Pak JK

Usai resmi bergabung dengan PDIP, Ahok digadang-gadang akan bergabung juga ke TKN Jokowi- Ma'ruf Amin. Benar?
Peristiwa bergabungnya BTP (Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok) menjadi anggota PDI Perjuangan, sebenarnya bukanlah peristiwa luar biasa. Karena memang pada ke­nyataannya, hampir setiap hari partai kami menerima pendaftaran ang­gota baru. Sebagai partai terbuka, kami memberikan wewenang kepada DPP, setiap DPD, serta DPC PDI Perjuangan di seluruh Indonesia un­tuk menerima pendaftaran anggota baru. Anggota baru kami latar bela­kangnya juga multi segmen, mulai dari latar belakang suku, agama dan ras yang beragam, serta yang berlatar belakang rakyat biasa, akademisi, tokoh agama, purnawirawan TNI/ Polri dan sebagainya.

Setelah diterima sebagai anggota partai, mereka wajib mengikuti ka­derisasi oleh institusi Sekolah Partai dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai PDI Perjuangan. Jika dinya­takan lulus, baru yang bersangkutan berhak menyandang status kader partai. Dengan demikian, status BTP di PDI Perjuangan adalah anggota biasa, dan belum sebagai kader partai, sehingga dia belum bisa men­jadi pengurus partai, apalagi menda­pat penugasan partai seperti di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Maruf Amin.

Sudah ada pembicaraan dengan Ahok?
Kami pengurus DPP PDI Perjuangan, belum ada pembicaraan khusus dengan BTP, terkait tugas-tugasnya di partai. Di samping itu, kami juga menghormati keinginan BTP, untuk menikmati kebebasannya setelah menjalani proses hukuman. Pak JK kan tidak setuju Ahok gabung dengan TKN akibat kasusnya. Karena beliau khawatir stigma penista agama kem­bali muncul jika Ahok bergabung.

Tanggapan TKN atas pendapat Pak JK tersebut?
Saya menghormati pandangan dan sikap Pak JK, yang tidak setuju BTP masuk TKN, karena khawatir meng­gerus suara Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama dari segmen pemilih umat Islam. Hal itu membuktikan bahwa Pak JK sungguh-sungguh, dan berke­pentingan mengawal kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Saya kira BTP dapat memaklumi pandangan Pak JK tersebut, karena BTP pun pasti punya keinginan yang sama dengan Pak JK, yaitu sama-sama ingin Jokowi- Ma'ruf Amin menang. Saya yakin BTP akan memiliki cara dan metode sendiri, untuk memenangkan Jokowi- Ma'ruf Amin.

Artinya Ahok sudah pasti tidak bisa menjadi anggota TKN?

Kepengurusan dan keanggotaan TKN sudah lama secara resmi didaft­arkan ke KPU. Jadi tidak mungkin di­lakukan revisi susunan pengurus TKN, hanya untuk memasukan BTP menjadi pengurus TKN. Apalagi waktu kampa­nye juga tinggal dua bulan lagi.

PDIP sendiri tidak khawatir dicap sebagai partai pendukung penista agama dengan bergabung­nya Ahok?

Alhamdulillah, partai kami sudah kenyang difitnah dan diprovokasi dengan berbagai pernyataan yang me­nyakitkan, termasuk isu mendukung penista agama ketika mendukung BTP sebagai calon gubernur DKI tahun 2017 lalu. Barangkali karena sering difitnah itulah, PDI Perjuangan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi, bergabung atau tidaknya BTP ke PDI Perjuangan, tetap saja difitnah.

Muhammad Fathoni: Dukung Capres, Tak Ada Arahan Pak Ahok
  Sejauh ini, apakah sudah ada pertemuan Ahok dengan Teman Ahok? Pasca Pak Ahok keluar, dari bulan Januari kemarin, belum ada per­temuan dengan kami.

Apa ada arahan khusus menuju Pilpres 2019 dari Ahok?
Tidak ada arahan juga kepada kami dari Pak Ahok terkait dukungan menuju Pilpres.

Tanggapan Teman Ahok terkait keputusan Ahok gabung dengan PDIP?
Ya tidak apa-apa kalau Pak Ahok gabung dengan parpol. Itu hak dan pilihan beliau mau bergabung dengan partai politik manapun.

Apakah secara otomatis Teman Ahok akan ikut Ahok untuk men­dukung PDI-P?

Tidak otomatis dukung PDIP.

Lho kenapa nggak otomatis mengikuti langkah Ahok?

Ya begini, karena kami tidak terikat dengan partai manapun.

Terus bagaimana dengan rela­wan Teman Ahok?
Kalau setiap relawan bebas me­nyalurkan aspirasinya lewat partai mana saja.

Kabarnya Wapres Jusuf Kalla tidak menginginkan Ahok gabung ke TKN karena khawatir akan berpengaruh negatif untuk suara Jokowi-Ma'ruf. Apa tanggapan Anda?
No comment saja tentang (komen­tar) Pak Jusuf Kalla.

Terus dukungan Teman Ahok sekarang kemana?
Kami eks Teman Ahok di Sejuta Teman mendukung Jokowi-Maruf. Fokus kami adalah melawan hoaks. Di tahun politik ini, hoaks sengaja dibuat.

Jika dibiarkan, ini bisa berakibat buruk bagi demokrasi Indonesia. Makanya, hoaks harus dilawan dan kita tidak bisa tinggal diam. Jadi ayo lawan hoaks, sebelum hoaks me­mecah belah persatuan kita.

Kenapa sekarang memberi­kan dukungan kepada Jokowi- Ma'ruf, padahal Ahok belum mendeklarasikan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf?
Kami mengambil sikap untuk men­dukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019 atas beberapa pertimbangan.

Kalau boleh tahu apa saja per­timbangannya?
Karena zaman ini membutuhkan karya dan kerja, bukan hanya pidato dan bicara. Kita butuh pemimpin yang bisa menginspirasi dan mewu­judkan hal tersebut.

Terus karena bangsa kita butuh persatuan, harmonisasi antar agama, dan nasionalisme. Memiliki Wapres dari kalangan ulama adalah salah satu cara mewujudkannya.

Apa ada faktor lainnya?
Ya soal pembangunan yang tengah berjalan, butuh dituntaskan. Banyak pekerjaan rumah yang terbengkalai puluhan tahun, saat ini sedang di­lakukan.

Pergantian pemimpin dengan visi baru, tidak pas dilakukan saat kita sedang mengejar ketertinggalan.

Apa dilihat dari Jokowinya?
Kita butuh keteladanan kepemimpi­nan, terutama pada nilai-nilai terpent­ing dalam hidup; yaitu nilai-nilai kekeluargaan, nilai kemanusiaan, serta kesederhanaan. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA