Penilaian itu disampaikan Peneliti Senior Pustral Universitas Gadjah Mada (UGM) Muslich Zainal Asikin.
"Ya itu klaim saja. Kalau kita turun ke desa, sebenarnya gak ada apa-apa. Itu (semua) jalan desa sudah dibangun sejak zaman pak Harto,†kata Muslich seperti dilansir
RMOL Jatim, Rabu (20/2).
Presidium Pengurus Pusat MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) itu menambahkan, jika memang pemerintah Jokowi telah membangun 191 ribu km jalan baru di desa, tentunya perekonomian pedesaan akan tumbuh dengan pesat.
"Logikanya sederhana, ekonomi desa pasti sudah tumbuh luar biasa. Nyatanya justru kebalikan, kondisi ekonomi pedesaan justru semakin sulit,†ujar dia.
Muslich menambahkan, bila memang ada infrastruktur jalan tambahan sebesar yang diklaim Jokowi itu, pasti ada penurunan cost of transport yang akan membuat harga bahan pokok yang sumbernya dari pedesaan turun.
“Yang terjadi malah sebaliknya, harga-harga kebutuhan pokok di pasar naik. Padahal jika ada infrastruktur, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,†urainya.
Muslich juga mengkritik masih adanya pemanfaatan dana desa yang hanya berputar di sekitar elit desa. Akibatnya dana desa menjadi salah sasaran karena dipakai untuk perbaikan kantor desa, pembangunan gapura desa. Bahkan pada beberapa kasus, pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor bukan secara padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
"Banyak dana desa digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Tujuannya jelas, untuk membangun network dukungan Pilpres 2019. Makanya terjadi kebocoran luar biasa, tapi hanya didiamkan saja,†tandas Muslich.
[yls]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan calon presiden petahana Joko Widodo terkait pembangunan 191 ribu kilometer lebih jalan desa pada masa pemerintahannya, dianggap hanya klaim sepihak. 
