DPD Minta KPU Dalam Debat Ketiga Steril Dari Keriuhan Pendukung

Rabu, 20 Februari 2019, 14:56 WIB | Laporan: Sukardjito

Fahira/Net

Senator atau Anggota DPD Fahira Idris meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pada debat ketiga nanti arena debat steril dari keberisikan para pendukung kedua pasang calon (paslon).

Fahira mengungkapkan, beberapa hari seusai debat kedua, beredar video keriuhan dan saling sahut bahkan saling ejek antarpendukung paslon 01 dan 02 di sela-sela waktu jeda. Bahkan, saat debat sedang berlangsung, masyarakat melalui tayangan televisi mendengar dengan jelas beberapa kali terjadi suara keriuhan para pendukung pada saat paslon sedang memaparkan pandangannya.

"Suasana tidak kondusif seperti ini sangat disayangkan dan KPU harus memastikan tidak lagi terulang pada debat pilpres ketiga yang akan digelar pada 17 Maret 2019. Silahkan kalau mereka mau sahut-sahutan asal jangan di dalam arena debat. Kami rakyat Indonesia yang paling berkepentingan menyaksikan debat ini, bukan tim sukses,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2).

Menurut Fahira, yang paling berkepentingan menonton langsung atau diundang dalam forum debat pilpres adalah perwakilan kelompok masyarakat atau mereka yang sehari-hari bergelut di bidang-bidang yang menjadi tema debat. Namun, selama dua kali debat berlangsung ruangan debat didominasi oleh kedua pendukung paslon.

Pada debat ketiga nanti, lanjut Fahira, jumlah tim sukses yang boleh barada di dalam ruangan debat harus sangat dibatasi. Audience harus didominasi masyarakat yang concern terhadap isu yang diangkat saat debat ketiga yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Fahira meminta KPU lebih banyak mengundang perwakilan organisasi guru dan guru honorer, organisasi tenaga kesehatan, serikat pekerja dan mereka-mereka yang concern dalam kegiatan sosial dan budaya. Mungkin, sambung Fahira, di dua debat sebelumnya sudah diundang, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, Makanya debat selanjutnya, harus diundang lebih banyak akademisi, aktivis dan pegiat pendidikan, kesehatan dan organisasi yang selama ini memberikan advokasi terhadap tenaga kerja kita baik di dalam maupun luar negeri.

“Undang BEM seindonesia. Undang siswa dan mahasiswa berprestasi. Undang dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pulau terpencil. Undang para pelaku UMKM yang sudah membuka banyak lapangan kerja. Undang para pegiat literasi, dan lainnya. Fasilitasi mereka agar dapat langsung melihat calon pemimpinnya memaparkan gagasannya. Mereka-mereka ini yang harus memenuhi ruang debat. Mereka ini yang harus ditatap matanya oleh capres dan cawapres, bukan tim sukses dan pendukung,” pungkas Fahira. [jto]
Editor: Sukardjito

Kolom Komentar


loading