Jokowi, Abu Bakar Ba'asyir, Dan Isu Terorisme Ke Depan

Ini adalah berita menarik terbesar tahun ini. ABB telah menjalani dua pertiga hukumannya dari vonis 15 tahun atas tuduhan terorisme 2011. Ini adalah kali kedua beliau di penjara atas tuduhan yang sama. Sebelumnya, dia dikaitkan dengan peristiwa Bom Bali, 2002.

Dalam pernyataannya Jokowi menyebutkan alasan pembebasan ini adalah rasa kemanusian Jokowi terhadap ulama besar Baasyir, yang sudah usia tua renta, 81 tahun.

Mengapa Menarik?

Pertama, sehari sebelumnya Jokowi dalam debat pilpres mempunyai pandangan sinis terhadap terorism dan teroris. Menurutnya, yang diwakili Ma’ruf Amin, cawapresnya, terorism itu adalah kejahatan kemanusian yang dilakukan kelompok-kelompok Islam yang salah ajaran.

Kelompok-kelompok Islam tersebut menyebar di tanah air, sebagai realitas lokal. Kehadiran mereka selain salah ajaran, secara minor dapat mempunyai alasan ekonomi dan kemiskinan. Namun, sejatinya berakar dari penyimpangan ajaran Islam.

Pandangan rezim Jokowi ini bertentangan dengan capres oposisi, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang meyakini bahwa secara garis besar, terorisme itu bukan bersifat lokal. Atau kelompok-kelompok yang muncul dari bangsa sendiri hanya bersifat kecil, dan umumnya  berbasis sebab pada perasaan ketidak adilan sosial.

Untuk itu Prabowo menekankan dua hal, pertama, mengutamakan keadilan ekonomi dan kedua memproteksi bangsa kita dari infiltrasi kelompok-kelompok asing yang ingin menggunakan Indonesia sebagai basis teroris, dengan memperkuat intelijen, polisi dan militer. Sebuah upaya penangkalan dini.

Pandangan rezim Jokowi dalam debat ini mempunyai sebab dan konsekwensi. Secara sebab, pandangan ini dapat kita teliti selama hampir 5 tahun  wacana kebencian mereka terhadap Islam. Yakni, hampir 5 tahun ini rezim Jokowi mengembangkan dikotomi "saya Pancasila" versus "kamu bukan Pancasila" terhadap Islam dan gerakan Islam; melakukan penangkapan-penangkapan terhadap ulama; "mengusir" Habib Rizieq Sihab dari Indonesia; mengembangkan wacana bahayanya "NKRI Bersyariah" via propagandis Denny JA; menuduh partai-partai oposisi akan mendirikan negara Islam, seperti yang disampaikan Viktor Laiskodat, dan lain sebagainya.

Beberapa hal lain yang tak kalah pentingnya adalah membuat Perpu Ormas yang membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), membatasi azan masjid, menginteli ceramah-ceramah agama di masjid, membubarkan perda-perda syariah, bahkan meminta ummat Islam untuk lebih toleran terhadap LGBT, menghormati orang-orang tidak puasa di bulan Ramadhan, dan lain sebagainya.

Konsekuensinya, rezim Jokowi hanya mengakui satu persepsi tentang Islam yakni "Islam Nusantara" sebagai Islam yang dimaksud dalam Pancasila. Islam Nusantara ini adalah Islam yang khas Indonesia, bukan "kearab-araban". Dianggap penuh toleransi dan damai.

Terkait dengan sikap Jokowi membebaskan Ustaz Abubakar Ba’asyir, setelah debat pilpres, tentu kita melihat sebuah kontradiksi besar dari Jokowi dan rezimnya.

Karena Abubakar Baasyir adalah sosok yang menjadi puncak simbolisasi kontra "Islam Nusantara" itu. Karena Abubakar Ba’asyir  (berbeda bahkan dengan Imam Besar Habib Rizieq Sihab) menyatakan tidak mengakui Pancasila, hanya mengakui Islam. Ba’asyir mengingkan Indonesia menjadi negara Islam. Terkait Bom Bali dulu, Baasyir mengatakan itu adalah "God Will".

Pembebasan ini, dengan alasan kemanusian, tentu tidak merubah sebab, melainkan soal konsekwensi yang kita bahas di atas. Dari sisi sebab, alasan kemanusian tidak menghilangkan tuduhan bahwa ABB adalah teroris yang dihukum karena dituduhkan bertanggung jawab atas beberapa aksi terorisme di Indonesia.

Namun, dari sisi konsekwensi, kita menjadi curiga karena soal alasan pembebasan ini, yakni, usia tua ABB tidak masuk akal. Pada saat usia 80 tahun (tahun lalu), keluarga ABB meminta agar dia tidak ditahan isolasi (isolasi adalah istilah tahanan yang dikurung sendiri terpisah dari tahanan lain), karena selain usia tua, ABB juga penyakit jantung. Tapi, Jokowi tidak merespon.

Jika alasan kemanusian dapat dipercaya, maka konsekwensinya tentu positif, yakni "at the end" kemanusian membuat langkah kompromistis thd sosok anti Pancasila dan teroris. Alasan kemanusian tentu harus berlaku umum, yakni Jokowi harus memikirkan alasan yang sama untuk tahanan politik lainnya, seperti ust. Alfian Tanjung dan "pelarian politik" Habib Rizieq Sihab.

Namun,  konsekwensi akan berbeda jika kita curiga  soal alasan pembebasan ini, yakni, usia tua ABB. Ini alasan tidak masuk akal. Pada saat usia 80 tahun (hanya tahun lalu), keluarga ABB meminta agar dia tidak ditahan isolasi (isolasi adalah istilah tahanan yang dikurung sendiri terpisah dari tahanan lain), karena selain usia tua, ABB juga penyakit jantung. Tapi, Jokowi tidak merespon. Konsekwensi sikap Jokowi ini akan dianggap sebagai pragmatisme jangka pendek untuk kepentingan jangka pendek. Tentunya terkait pilpres saja.

Kedua, melanjukkan soal menariknya pembahasan ini adalah soal paska debat pilpres. Kita mengetahui rencana Jokowi membebaskan ustad Abubakar Baasyir hanya sehari setelah debat. Kita mengetahui dari berbagai polling paska debat, mengutip RMOL,  apresiasi masyarakat sampai pk 23.58 wib sehabis debat, yang menyukai Prabowo 65 persen, sedangkan Jokowi hanya 35 persen, untuk Twitter Tempo dan 80 persen vs 20 persen Twitter Elshinta, padahal padahal media ini diminati kelompok sosial yang cenderung netral.

Dari 4 tema (hukum, korupsi, ham dan terorisme) debat pertama ini, isu terorisme adalah isu yang sangat kontras antara dua kandidat. Dan Jokowi menyerahkan pembahasannya pada Cawapres Ma’ruf Amin (satu-satunya cawapres bicara).

Dengan pandangan yang bisa dikontraskan, pendapat masyarakat dalam polling tentu sangat terpengaruh oleh hal itu, dibanding bagian tema lainnya.

Dengan telaknya kekalahan Jokowi dalam polling itu, maka persepsi masyarakat atas pandangan Jokowi terkait terorisme itu kurang mengena.

Ukuran polling mungkin bukanlah ukuran satu-satunya. Polling ini bisa jadi hanyalah penegasan atas cara pandang Jokowi dan rezimnya selama ini atas Islam dan ummat Islam terbentur pada realitas keterbelahan total bangsa ini.

Keterbelahan total, jika dalam pihak oposisi, dipahami dalam survei2 internal mereka bahwa selisih suara Jokowi vs Prabowo, hanya setipis "margin error" dan Jokowi belum melebihi elektabilitas 50 persen (sebagai perbandingan, SBY  menjelang periode ke dua dengan elektabilitas 68 persen).

Satu-satunya jalan bagi Jokowi untuk menang adalah mengambil suara dari kelompok Islam, yang selama ini dimusuhinya. Dan ini dimanfaatkan oleh Yusril, yang memang pialang canggih urusan "power game".

Terorisme ke Depan

Sikap Jokowi yang melunak atas isu terorisme, dengan usaha merebut hati ummat Islam, khsususnya yang di cap "kelompok garis keras", memberikan peluang Jokowi mendulang suara sekitar 5 juta calon pemilih Partai Bulan Bintang.

Potensi lima juta ini termasuk kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang meminta Yusril sebagai kuasa hukumnya dan FPI yang bergabung ke PBB dalam pileg 2019. Selain pembebasan Abubakar Baasyir, tentu Jokowi nantinya diminta membatalkan Perppu Ormas dan pemulangan Habib Rizieq Sihab ke tanah air.

Ini adalah strategi besar dalam sebuah pemilihan presiden.

Dan memang pemilihan presiden di manapun membutuhkan strategi besar dengan dampak besar. Di pilpres Amerika misalnya, Trump melakukan strategi besar a.l. memusuhi imigran, keluar dari agenda propaganda ISIS (Islamic State) Timur Tengah, anti China, anti Homoseks, bersahabat dengan Rusia, dan mendukung Jerusalem sebagai ibukota Israel).

Akibat strategi tersebut, Trump mendapat dukungan militant kelompok "white supremacist", Gereja2 Evangelical, buruh kulit putih yang biasanya ke demokrat serta dukungan Rusia.

Sedangkan Jokowi, dengan potensi pindahnya dukungan sebagian kelompok Islam yang selama ini di kubu Prabowo, akan berpotensi menang ke depan. Tentu dengan asumsi, potensi pengurangan pula pada Jokowi dari kelompok2 pendukung-pendukung latennya. Hal ini memerlukan analisa lebih lanjut nantinya.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana pandangan Jokowi terhadap terorisme ke depan? Jika faktor kemenangan Jokowi, jika menang, ditentukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini dicitrakan Islam radikal?

Apalagi terkait dengan perangkulan Ustad Abubakar Baasyir (sosok yang disebut namanya dalam buku "Public Paper of Presiden of United States, 2007: 1142"), yang seringkali  dipersepsikan sebagai penanggung jawab seluruh aktivitas teroris di Indonesia selama ini.

Dr. Sidratahta, dalam promosi doktornya "Kebijakan Terorisme Di Era Demokrasi", dengan penguji utama Prof. Dr. Tito Karnavian, (10/1) lalu, menyimpulkan bahwa terorisme di Indonesia terkait dengan kelompok-kelompok Islam Wahabi dan Salafi yang menginginkan syariat Islam ditegakkan.

Dalam ringkasan disertasinya, Tahta memuat bagian ambisi perlawanan dan dendam kelompok teroris ini terhadap Amerika. Khususnya akibat kebijakan Amerika yang memporak-porandakan Iraq dan Afghanistan awal 2000-an lalu. Disertasi ini sejalan dengan pandangan Jokowi saat debat, soal terorisme yang berkembang dari dalam bangsa kita.

Tentu saja kontradiksi pandangan Jokowi-Ma’ruf Amin versus pembebasan terpidana terorisme Abubakar Ba’asyir, yang diklaimnya sebagai aksi kemanusian, menyulitkan pandangan rezim Jokowi ke depan.

Bisa jadi, akhirnya Jokowi mengubah pandangannya agar seperti pandangan Prabowo Subianto dalam debat, bahwa terorisme lokal hanya bersifat minor.

Ini sejalan dengan langkah Amerika terbaru yang keluar dari urusan ISIS di Suriah, sehinggah akan menjadikan urusan/isu terorism mengecil. Atau, jika Jokowi berkuasa lagi, kelompok-kelompok yang dirangkul Yusril ini akan di penjarakan/disingkirkan kembali? [***]

Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle