Dana Desa Ditilap, Para Kades 'Tiarap'

Yang suka berenang disungai yang kotor
Kisah usang tikus-tikus berdasi
Yang suka ingkar janji lalu sembunyi
Di balik meja teman sekerja
Di dalam lemari dari baja..."

Potongan lagu berjudul "Tikus Kantor" karya Iwan Fals berisi kritik sosial terhadap pelaku korupsi. Lagu ini sangat pantas menggambarkan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh beberapa pejabat di daerah hingga di desa.

Sebut saja, di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Polda Sultra punya catatan sederet kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang didalangi oknum kades.

Sejak tahun 2014 hingga 2017, penanganan kasus tindak pidana korupsi penyelewengan DD mencapai 18 perkara. 13 perkara sampai tingkat penyidikan. Dan lima perkara lainnya diserahkan ke Inspektorat karena belum ditemukan adanya kerugian negara.

Tahun ini, ada sekitar 11 perkara ditangani di tingkat penyelidikan oleh penyidik yang menindaklanjuti laporan masyarakat. Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardit mengatakan saat ini proses hukum 13 tersangka itu sudah masuk tahap proses penuntutan di pengadilan.

AKBP Harry Goldenhardit memastikan untuk penanganan perkara DD masih menjadi atensi kepolisian. Karena DD ini anggaran negara yang bersumber dari APBN. "Perkara yang masuk kepada kami, rata-rata melibatkan oknum Kepala Desa. Sudah ada 13 oknum kepala desa yang masuk tahap pemprosesan di pengadilan."

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data sebanyak 181 kasus korupsi dana desa terjadi sejak pemerintah menerapkan kebijakan dana bantuan desa di 2014. Ratusan kasus korupsi tersebut melibatkan 184 tersangka dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 40,6 miliar.

Mengurai Masalah

Pada hakikatnya, kasus korupsi dana desa yang terjadi di Sultra bukanlah fenomena baru. Sebagaimana yang terungkap, korupsi dana desa sudah berlangsung sejak program tersebut dialokasikan pada 2014. Hanya saja, masyarakat yang mencium gelagat korupsi dana tersebut tidak mau atau bahkan takut untuk melaporkan ke aparat penegak hukum.

Hal ini didasari atas beberapa hal. Pertama, aparat desa punya beking orang kuat sehingga masyarakat langsung mati kutu untuk melapor. Kedua, masyarakat yang akan melapor tidak tahu harus lapor ke mana karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Maka, ketika terkuak busuknya praktik korupsi dana desa, ini seolah-olah menjawab kegelisahan publik selama ini.

Diakui atau tidak, sudah sejak awal dana desa bergulir, menjadi bancakan kepala desa setempat. Indikasi ini, bisa disaksikan saat perhelatan pemilihan kepala desa sangat eskalatif dan berlangsung sengit. Tidak jarang seorang calon kepala desa mengeluarkan dana cukup fantastis. Logikanya, untuk apa seorang calon mengeluarkan biaya tinggi hanya untuk sekelas kursi kepala desa jika tidak ada niat lain yang lebih menguntungkan?

Syahwat memburu dana desa itulah disinyalir calon kepala desa tidak ragu untuk mengeluarkan biaya fantastis. Ketika berhasil menduduki kursi kepala desa, semua stakeholder yang terkait dikondisikan untuk memuluskan dana desa. Praktik suap-menyuap mulai dari kabupaten hingga ke desa tidak terelakkan.

Fenomena korupsi yang merajalela, lagi-lagi menunjukkan sistem demokrasi yang dianggap sebagai opsi terbaik dalam memilih pemimpin ternyata tidak mampu menyaring pemimpin bervisi antikorupsi. Sebaliknya, praktik demokrasi malah melahirkan koruptor-koruptor baru hingga ke pedesaan. Praktik korupsi yang awalnya hanya di pusat, daerah hingga ke desa kini sudah menjamur ke berbagai wilayah.

Dalam hal ini, ada problem mendasar yang menjadi penyebab. Pertama, ketakwaan individu. Tidak adanya ketakwaan individu kepada para Kades mendorong mereka melalaikan tanggung jawab dan amanah yang diberikan. Jabatan sebagai kades bukan tempat menyemai kebaikan malah sebagai ajang untuk memperkaya diri.

Kedua, persoalan sistem. Sistem demokrasi kapitalis melahirkan aparat yang jauh dari agama. Sebab sistem ini menjauhkan aturan agama dipakai dalam kehidupan. Sistem ini pun melahirkan peraturan yang lemah terhadap penegakan hukum, termasuk kepada pelaku korupsi. Sehingga wajar, jika kita menyaksikan pelaku yang mencuri sendal segera diadili, sementara koruptor kelas kakap malah diampuni. Miris!

Islam Memandang

Islam sangat menyadari pentingnya seorang penjabat yang handal dan terpercaya. Hanya dengan itu, upaya pengaturan masyarakat secara islami bisa terwujud.

Sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama kepada para penjabat negara, baik di pusat maupun di daerah hingga ke desa. Dengan iman masing-masing sadar akan konsekuensi dari ketaatan dan pelanggaran yang dilakukan.  

Sebab tidak ada satu pun perbuatan yang terlepas dari perhitungan (hisab) Allah. Untuk hal ini Allah telah menciptakan anggota tubuh manusia,  akan berkata-kata di akhirat nanti dan menceritakan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. "Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka apa yang telah mereka kerjakan." (TQS. Fushshilat: 20).

Dengan iman, akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang handal. Dengan iman pula, para penjabat dari pusat, daerah hingga di desa berusaha mencari rejeki yang halal dan memanfaatkan sesuai jalan yang diridhoi Allah.

Kepada mereka ditekankan bahwa tugas utamanya adalah melayani rakyat. Wajib bagi mereka melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas dan taat kepada syariat Islam.

Penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah serta perhitungan kekayaan di awal dan diakhir jabatan adalah upaya preventif syariat Islam untuk mencegah terjadinya korupsi. Adapun sanksi berupa ta'zir hingga hukuman mati, jika tindakan tersebut sangat merugikan ekonomi negara adalah upaya kuratif menghindari terulangnya kejadian yang sama.

Namun yang tak kalah penting, adanya teladan para pemimpin. Untuk perkara ini, sejarah Islam telah melahirkan pemimpin amanah selevel Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain yang terkenal sepanjang sejarah. Itulah bukti nyata, Islam sebagai sistem yang melahirkan pemimpin yang taat dan amanah, serta bervisi antikorupsi. Wallahu a'lam bisshawab. [***]


Qiya Amaliah Syahidah
Pemerhati Ekonomi