Melalui Peraturan Menteri Perdagangan 1/2018, pemerintah akan mengimpor sebanyak 500 ribu ton beras untuk menutupi stok pangan di tahun 2019.
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma menilai masalah impor merupakan persoalan klasik, yang terkadang hanya dimanfaatkan segelintir orang untuk mencari rente.
"Kayaknya pertanyaan ini udah tahu lah impor pangan. Masalahnya nggak ada yang niat untuk berantas ini, nggak ada," ujar Lieus disela-sela diskusi bertajuk "Impor pangan kebutuhan siapa?" Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakrta Pusat, Kamis, (6/12).
Lieus mengaku heran, Indonesia yang notabene negeri agraris masih harus impor. Padahal iklim di Indonesia sangat kondusif untuk bercocok tanam.
Dia menduga, memang ada yang dengan sengaja menginginkan impor, sehingga bisa mengambil keuntungan.
"Kalau swasembada pangan terwujud, pejabatnya kagak dapat. Dari dulu tuh dagang, dapet ijin pakai duit, ini itu pakai duit," tegasnya.
Menurutnya, untuk mengakhiri praktik-praktik kotor oknum pejabat dan mafia dalam impor pangan hanya ada satu solusi, yaitu mengganti pucuk pimpinan di negeri ini.
"Masalah impor sudah sampai titik didihnya. Hanya 1 obatnya, 2019 ganti presiden. Enggak ada lagi," pungkasnya.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras pada Januari 2019 mendatang menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. 
BERITA TERKAIT: