Ketua MPR Dorong Regulasi Yang Mengatur Kesehatan Hewan

Pertemuan berlangsung di ruang kerja ketua MPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/12). Delegasi PB PDHI dipimpin Ketua drh. H. Muhammad Munawaroh MM.

Kepada Zulkifli, ketum PB PDHI menyampaikan kekhawatiran terkait persoalan kesehatan hewan. Pasalnya  perhatian negara terhadap masalah kesehatan hewan masih sangat minim. Padahal, ancaman yang ditimbulkan dari penyakit hewan  sangat berbahaya,  dapat menular dan memakan korban manusia.

"Ancaman penyakit flu burung dan rabies misalnya, itu sangat berbahaya. Sudah banyak korban meninggal akibat terkena serangan ini. Banyak juga korban yang telah menghabiskan materi agar sembuh dari penyakit akibat flu burung dan rabies. Tetapi perhatian negara terhadap penyakit itu masih sangat kurang," kata Munawaroh.

Tidak hanya sampai di situ, hubungan struktural  antara pemerintah pusat dan daerah juga belum terjalin baik. Ini terjadi, salah satunya  sebagai  akibat munculnya otonomi daerah. Sehingga banyak kasus tidak bisa segera ditangani, karena dokter-dokter hewan di daerah hanya mau menurut kepada atasannya di daerah saja.

Karena itu, Munawaroh meminta dukungan ketua MPR supaya bisa segera melahirkan  sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan terkait kesehatan hewan. Misalnya, menyatakan situasi bahaya menyangkut penyakit hewan tertentu.

"Sebaiknya lembaga seperti ini, langsung berada  di bawah presiden. Agar bisa menyatakan dan bertindak menghadapi kegentingan tertentu," jelasnya.

Selain itu, Munawaroh juga menyampaikan pentingnya sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan persoalan kesehatan hewan. Antara lain UU tentang kesejahteraan hewan dan UU tentang dokter hewan. Karena sampai sekarang belum ada. Padahal keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Zulkifli turut menyampaikan rasa prihatin. Dia pun mendorong agar PDHI segera mengadakan seminar menyangkut problematika kesehatan hewan di Indonesia.

"Hasil seminar itu segera dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Agar persoalan kesehatan hewan ini bisa segera mendapat perhatian," jelasnya. [wah]