Sehingga dengan adanya impor beras tersebut, dikhawatirkan harga pokok beras dari petani menurun. Akibatnya Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh kader Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita pun menjadi bulan-bulanan publik karena dianggap bermain kartel beras.
Politisi Partai Nasdem, Hamdhani berpandangan bahwa kebijakan impor ini bukan hanya diputuskan oleh Kemendag saja melainkan secara bersama dengan Kemenko Perekonomian.
"Pasti Kemenko Perekonomian sudah punya hitung-hitungan kenapa kita harus impor," kata Hamdhani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/9).
Dia yakin kebijakan yang diambil oleh Kemenko Perekonomian tersebut untuk jangka panjang dan melalui analisa yang matang.
"Pasti ada kajiannya seperti enam bulan ke depan misalnya memasuki musim hujan, lahan pertanian kita yang semakin menyempit, dan serangan hama wereng. Jadi bukan seenaknya saja," tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR tersebut menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki target swasembada beras pada tahun 2019 mendatang.
"Tapi kan Kemenko Perekonomian punya analisa lain. Ini untuk enam bulan ke depan. Ingat, kebutuhan beras kita per bulan itu mencapai 2 juta ton," pungkas Hamdhani.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah menuai kritikan dari banyak kalangan. Pasalnya, impor itu dilakukan di tengah stok beras yang melimpah mencapai 2,4 juta ton dan panen raya petani. 
BERITA TERKAIT: