Penegakan Hukum Di Papua Perlu Penanganan Khusus

Hal itu lantaran kondisi geografis wilayah Papua yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat serta berbatasan dengan negara Papua Nugini (PNG).

Hal tersebut disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, mencermati situasi daerah operasi dalam pelaksanaan tugas Satgasgakkum serta analisa dan konsep yang akan dilakukan oleh Satgasgakkum, maka perlu adanya upaya-upaya khusus dengan perhitungan yang seksama.

"Namun demikian, upaya pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial yang dilakukan selama ini tetap dikedepankan, sedangkan kontak senjata adalah pilihan terakhir," kata Muhammad Aidi melalui pesan tertulis, Rabu (19/9).  

Seperti diketahui, di wilayah Papua khususnya di daerah pegunungan telah terjadi tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara illegal yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

Mereka telah melakukan pembantaian baik terhadap warga sipil, aparatur sipil negara (ASN), maupun aparat keamanan TNI/Polri. Tak terkecuali anak di bawah umurpun menjadi sasaran kebrutalan mereka. Bahkan mereka telah menembaki pesawat-pesawat sipil yang merupakan transportasi vital dan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman pegunungan Papua.

Termasuk melakukan penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di tembagapura dan membakar fasilitas sosial berupa Rumah Sakit, Gedung Sekolah, puluhan rumah warga serta melakukan pemerkosaan terhadap petugas pendidikan di daerah pedalaman Arowanop. Meyerang dan membantai pekerja jalan yang bertugas membuka isolasi daerah pedalaman Papua agar kesejahteraan rakyat bisa merata.

Lantaran itu, Satgasgakkum TNI/Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB yang disinyalir berkedudukan di wilayah Mulya, Illaga, Tiom, Nduga, Tembagapura dan lain-lain.

"Ini demi menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI. Tidak hanya dilakukan di Lanyjaya, di Puncakjaya atau di wilayah Papua saja tetapi hal tersebut berlaku di mana saja di seluruh wilayah hukum NKRI," tegas Aidi saat diminta tanggapan tentang tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Lanijaya Papua.[lov]