“Pengelolaan maritim kita harus berujung pada kesejahteraan rakyat. Dalam 2 tahun berturut-turut alhamdulillah KKP mendapat predikat
disclaimer dari BPK,†seloroh Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Ono Surono dalam sebuah bedah buku berjudul ‘Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/8).
Ia menegaskan, pernyataannya itu sebagai bentuk kritikan halus kepada Susi Pudjiastuti, pasalnya dengan predikat
disclaimer dari BPK menjadi bukti buruknya pengelolaan keuangan di KKP, di mana nelayan terkena imbasnya. Sehingga gejolak antara masyarakat nelayan dengan pemerintah terus terjadi hingga saat ini.
“Kita akui masih ada perbedaan tafsir maritim dari pemerintah dengan rakyat. Akibatnya hampir 5 tahun pemerintahan Jokowi masih banyak gejolak antara pemerintah dengan rakyat,†imbuhnya.
Dia berharap dalam mewujudkan poros maritim dunia, perlu semangat gotong royong antara rakyat dengan pemerintah serta seluruh
stakeholder.
“Dalam mengelola laut harus ada atas gotong-royong. Saya harap diskusi ini bisa menemukan pemodelan untuk mewujudkan poros maritim dunia,†tandasnya.
[jto]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kiprah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam mewujudkan visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia masih dipertanyakan. 
