Hidayat menyebut, kebijakan Presiden Joko Widodo itu seolah kurang kajian. Pasalnya, banyak daerah yang keteteran untuk memenuhi kebijakan itu.
"Harusnya beliau (Jokowi) sudah tahu peta bahwa itu bisa dilaksanakan di daerah," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).
Hidayat mengaku, sudah banyak mengetahui bahwa ada beberapa kepala daerah yang merasakan betul kebingungan soal THR, yang tiba-tiba dibebankan pada APBD.
Menurutnya, jika THR tidak dapat dilunasi, maka yang akan menjadi korban adalah kepala daerah karena dianggap tidak melaksaakan kebijakan pemerintah pusat.
"Kasihan nanti para kepala daerah yang dihujat oleh ASN dan para penerima THR," tukasnya.
[fiq]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: