Harus diakui, dari enam cita-cita reformasi saat itu, ada hal hal yang tercapai dan berubah dari sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Termasuk, kemerdekaan menyampaikan pendapat saat ini, suka atau tidak suka adalah buah dari reformasi.
Semangat reformasi bangsa dilukai oknum penyelenggara negara yang tidak menjalankan kewajibannya. Mereka hanya merebut hak, bahkan mengambil hak orang lain.
Inilah yang mengakibatkan sampai saat ini benturan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dalam memperebutkan kekuasaan, basis sumber energi, sumber daya alam dan mènyangkut produksi yang dijadikan aset bisnis atas nama oknum penyelenggara negara" dan atau kekayaan bangsa ini dijadikan "bancakan" mereka.
Benturan dan gesekan inilah yang akhirnya membuat reformasi terluka akibat saling rebut dan ributnya anak anak bangsa yang menjadi oknum penyelenggara negara. Mereka lari dari tujuan bangsa ini sebagamaimana maksud alinea ke 4 pembukaan UUD 45.
Ini ditandai dengan masih maraknya kegaduhan politik, politik uang, tingginya pejabat yang OTT dan reformasi birokrasi yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang melakukan protes atas hak hak yang sesmestinya didapatkan.
Di sisi lain tongkat estafet regenerasi reformasi belum menunjukkan kader siap menjadi pemimpin yang konsistensi, berprilaku kurang amanah, kurang berpikir panjang, dan tidak bertindak sebagai negarawan.
Sayangnya oknum penyelenggara negara ini adalah orang orang yang berkuasa, punya kewenangan. Sehingga begitu orang orang ini tidak menjalankan amanah sumpah jabatannya, maka semakin bertambah luka perjalanan reformasi tersebut, yang akhirnya semakin tidak sembuh walaupun sudah 20 Tahun.
Caranya agar luka reformasi ini dapat sembuh maka harus kembali ke filosofi grondslag, Pancasila harus menjadi auto regulatornya bekerjalah semua anak bangsa yang konsisten, sungguh sungguh dan berkeinginan luhur.
Ini yang hilang, kita sibuk mencari studi banding keluar negeri padahal kunci solusi bangsa ini sudah ada. Kita hanya perlu kembali pada Pancasila guna membangun kesadaran kembali sesuai yang dikehendaki pendiri bangsa.
Karenanya perlu gerakan reformasi yang terus hidup, mahasiswa dan civil society harus jadi lokomotifnya guna mengontrol kinerja fungsi pemerintah.
Reformasi tidak akan pernah berhenti dan akan terus berjalan karena setiap era perlu perubahan. Jadi harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan.
[***]
Azmi Syahputra(Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia)
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: