Demikian disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang pada Press Gathering DPD RI bertema "Perubahan UU MD3 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Konstitusional DPD RI" di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4).
Politikus yang akrab disapa OSO itu pun mengakui masih ada kebijakan pemerintah yang belum mencabut moratorium terhadap pembentukan DOB.
OSO bahkan sudah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan beberapa prioritas pada sejumlah DOB.
"Sedang dipikirkan kenapa
mbok tidak keseluruhan, tapi kan bisa prioritas yang mana dulu. Semoga dengan itu presiden dan wapres juga Mendagri bisa memahami," ujarnya.
Pembagian prioritas, lanjutnya, merupakan pengkategorian potensi dari calon DOB. Sehingga, apapun keputusannya jangan sampai menimbulkan keirian di antara calon DOB itu sendiri.
Terpenting, kata Ketua Umum Hanura itu, adalah potensi yang dimiliki calon DOB ini tidak menggantung karena lamanya proses dan adanya moratorium.
"Kalau sudah berlarut-larut, lantas ada kemungkinan kemampuan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat setempat, itu kan harus kita dorong segera," demikian OSO.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
DPD RI berkomitmen dalam membangun daerah-daerah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). 
BERITA TERKAIT: