Proyek Rusun DP 0 Rupiah Pondok Kelapa Melanggar UU Persaingan Usaha

Bakal Dilaporkan Ke KPPU

Selasa, 20 Februari 2018, 22:11 WIB | Laporan: Ade Mulyana

Net

. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menduga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dalam tender pembangunan rusun DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Oleh sebab itu KAKI berencana melaporkan Pemprov DKI ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Tidak ada sama sekali proses tender untuk menentukan kontraktor pembanunan rusun. Ini jelas merupakan dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perumahan," kata Ketua Umum KAKI Arifin Nurcahyono melalui pesan elektronik, Selasa (20/2).

Laporan akan disampaikan besok siang pukul 13.00 WIB. Lima anggota KAKI akan mendatangi kantor KPPU di Gambir, Jakarta Pusat.

Pembangunan rusun DP 0 rupiah Pondok Kelapa mengunakan lahan milik DKI yang merupakan program kampanye Anies-Sandi. Selain Pemrov DKI, pihak yang juga akan dilaporkan adalah PT Totalindo Eka Persada Totalindo. Pemprov DKI menunjuk perusahaan konstruksi yang baru saja melantai di Bursa Saham dengan kode saham TOPS ini sebagai kontraktor pembangunan rusun Pondok Kelapa.

"Patut diduga Dinas Perumahan Pemprov DKI mengarahkan kontraktor Totalindo. KPPU harus memeriksa proses penujukkannya," kata Arifin.

Totalindo sendiri memiliki track record yang tidak bagus dalam mengerjakan proyek-proyek Rusunawa milik Pemprov Jakarta pada periode kepemimpinan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan konsturuksi ini terlambat menyelesaikan proyek 41 tower Rusunawa.

Salah satu proyek mangkrak yang dikerjakan Totalindo adalah 14 tower Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara. Hingga pekan kedua Februari ini, pengerjaan rusunawa tersebut belum juga rampung padahal semestinya selesai pada 20 Desember 2017. Bahkan, berdasarkan informasi dari pekerjanya, kata Arif, kebutuhan Sanitair di proyek tower 1-5 rusun tersebut baru sekitar 50 persen yang dikerjakan.

"Karena itulah kami akan melaporkan Pemprov DKI Jakarta dan Totalindo ke KPPU," tukasnya.[dem]
Editor:

Kolom Komentar