Dradjad H Wibowo: Indonesia Akan Cukup Terpukul Oleh Brexit

Sabtu, 25 Juni 2016, 00:06 WIB | Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

dradjad h wibowo/net

. Indonesia akan cukup terpukul oleh Brexit dan efek dominonya.

Demikian disampaikan ekonom senior Dradjad H Wibowo. Menurut Dradjad, Brexit merupakan salah satu pukulan terbesar bagi pasar keuangan global. Saham bank-bank besar di Inggris seperti Barclays dan RBS rontok 17 persen, dan bahkan sempat mencapai 30 persen pada sesi awal bursa. Padahal London adalah salah satu pusat keuangan dunia.

"Ini baru awal. Sekarang partai-partai kanan di Perancis, Italia, Belanda, mulai menyerukan referendum yang sama. Perancis dan Italia adalah perekonomian kedua dan ketiga terbesar di Eropa," kata Dradjad saat dimintai analiasanya beberapa saat lalu (Sabtu, 25/6).

Singkatnya, jelas Dradjad, volatilitas, ketidakpastian dan risiko global naik drastis oleh Brexit. Dan biasanya, jika sudah demikian, maka dana-dana akan lari ke aset-aset yg dianggap aman.

"Mungkin lari ke AS, sampai jelas siapa yang jadi Presiden AS yang akan datang," ungkap Dradjd.

Biasanya juga, sambung Dradjd, dalam kondisi seperti ini Indonesia akan menjadi korban karena Indonesia hanya pemain sangat kecil di dunia. Apalagi harga utang pemerintah dan swasta makin mahal.
Di saat yang sama, ekspor makin terpukul karena pasar Eropa terguncang, sementara China belum pulih. Penerimaan pajak pun makin berat naiknya karena kinerja perusahaan melemah.

"Saat ini masih terlalu awal untuk menganalisis dampak sepenuhnya dari Brexit dan efek dominonya. Sebab hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang jelas, it is worse than very bad!" ungkap Dradjad.

Di tengah kondisi ini, Dradjad memberikan saran kepada pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang melalui displin anggaran dan membantu perusahaan-perusahaan Indonesia semaksimal mungkin untuk menjaga kinerjanya.

"Pemerintah dan dunia usaha harus bersatu menghadapi volatilitas, ketidakpastian dan risiko global yang melonjak. Jangan lupa proses negosiasi keluarnya Inggris bisa memakan waktu dua tahun. Banyak sumber risiko ke depan," demikian Dradjad. [ysa]
Editor:

Kolom Komentar