"Hukuman itu harus memberikan efek jera. Bukan semata-mata kebiri, tapi efek jera," ujar Taher yang baru ditunjuk sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).
Dia meminta pembahasan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai hukuman berat bagi pemerkosa harus dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak.
"Libatkan pakar, penegak hukum, akademisi, masyarakat, tokoh agama dalam mendengarkan pandangan supaya upaya pencegahan bisa jalan dengan baik. Terutama substansi beri perlindungan maksimal," jelasnya.
Dia tak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa kekerasan seksual yang marak belakangan ini adalah kesalahan ulama dalam berdakwah. Tetapi dia membenarkan kesan bahwa dakwah yang disampaikan alim ulama kurang progresif, hanya bicara dan tidak memberikan contoh.
Dia mengatakan, dakwah seharusnya juga disampaikan kepada remaja yang putus sekolah dan pengangguran.
Taher juga mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan mengundang Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, untuk membicarakan kasus kekerasan seksual yang marak.
Terkait dengan hukuman 10 tahun yang diberikan kepada tujug pemerkosa Yuyun, Taher mengatakan dirinya geram. Tetapi dia mengakui, vonis maksimal membutuhkan keberanian hakim.
"Saya geram. Saya tidak setuju hukuman 10 tahun. Itu mendiskreditkan keadilan. Ada keadilan yang terkoyak," kata dia lagi.
Pada bagian lain, dia menyoroti pertumbuhan konten pornografi yang bisa dengan mudah diakses generasi muda. Belum lagi, sambungnya, kontrol sosial juga lemah.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Hukuman keras terhadap pemerkosa dan pelaku kekerasan seksual lainnya harus mampu memberikan efek jera. Hal ini disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher. 
