Kepedulian Jokowi Terhadap Toleransi Masih Sebatas Simbolik

Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, pernyataan itu masih sebatas pernyataan simbolik yang tidak diikuti oleh jajaran pemerintahan di bawahnya. Sebab sehari setelah pernyataan itu terjadi aksi intoleransi.

"‎Satu hari setelah pernyataan itu (31 Maret), pada 1 April, kegiatan keagamaan pengikut Syiah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur diserang dan dibubarkan paksa oleh organisasi masyarakat yang menyebut diri sebagai Ormas Aswaja," tegas Hendardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).

Tidak itu saja, menurut dia, pada hari yang sama, ormas yang diidentifikasi sebagai FPI juga melakukan aksi intoleransi dengan membubarkan diskusi Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) di Pekanbaru, Riau.

Aksi-aksi intoleransi tersebut kata Hendardi lagi hanyalah sebagian kecil dari aksi-aksi intoleransi yang terjadi di banyak tempat pada kwartal pertama 2016.

Untuk itu tegasnya, Presiden Jokowi tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan dan pernyataan dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu, lebih dari itu harus dibuktikan dengan tindakan, yakni memerintahkan jajarannya baik institusi Polri, Kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit menghadapi kelompok intoleran.

"Data pelanggaran kebebasan baik kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, justru semakin meningkat pada pemerintahan Jokowi," ujar Hendardi.

Bahkan, selain pelanggaran HAM, dia menambahkan, pembiaran praktik intoleransi juga membahayakan kualitas demokrasi.

"Presiden Jokowi harus memastikan semua mekanisme pencegahan aksi intoleransi itu bekerja efektif termasuk melibatkan masyarakat luas," demikian Hendardi. [rus]