"Menteri ESDM harus membuka ke publik secara transparan siapa tokoh yang dimaksud supaya jangan sampai ada fitnah. Kalau menteri ESDM tidak membuka nya dapat di tuding hanya ingin memperkeruh suasana dan membuat kegaduhan. Publik berhak tau siapa politisi tersebut," kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi dalam keterangan yang dikirimkan kepada wartawan (Kamis, 12/11).
Apalagi, lanjut Budi Arie, politisi itu mengatasnamakan presiden dan wakil presiden. "Ini penghinaan terhadap martabat kepala negara. Pak Jokowi adalah pemimpin yang jujur, sederhana dan merakyat," terangnya.
Dia menjelaskan, perundingan soal perpanjangan kontrak Freeport sebaiknya dibuat transparan. Kepentingan nasional harus di di utamakan karena Freeport sudah beroperasi sejak 1967 atau lebih dari 40 tahun di beri kesempatan. "Nasib masyarakat Papua juga harus di perhatikan. Kekayaan alam kita harus di gunakan sebanyak-banyak nya untuk kemakmuran rakyat, " tambah Budi lagi.
Ditambahkannya, bila menteri ESDM tidak membuka nya dapat di tuduh hanya semata -mata sebagai manufer politik saja. "Masa depan Konsesi pertambangan Free Port harus mampu menerbitkan kan rasa keadilan," pungkasnya.
[sam]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: