Karena itu, Duta UI untuk Reformasi Birokraksi, yang menjadi narasumber dalam Rakor BPKP di Hotel Mercure Ancol yang digelar selama tiga hari (Rabu-Jumat, 4-7/7) mengatakan bahwa salah satu langkah penting strategis dalam menciptakan efektivitas fungsi BPKP adalah dengan mengefektifkan fungsi kehumasan BPKP. BPKP harus menjadikan humas sebagai pilar strategis BPKP.
"Fungsi humas yang penting dicermati diantaranya adalah bagaimana membumikan visi dan misi BPKP, menguatkan kompetensi para petugas kehumasan BPKP, dan jejaring komunikasi yang memadai baik
hardware maupun
software," kata Dewi, yang juga anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan (Rabu, 4/7).
Menurut Dewi, hal di atas merupakan fondasi utama bagi terbangunnya fungsi kehumasan BPKP yang efisien dan efektif. Dan dengan kompetensi yang tepat dari seluruh aparat kehumasan, BPKP akan menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi Kehumasan BPKP
"Tugas dan fungsi kehumasan BPKP harus didudukkan sebagai pusat informasi dan komunikasi baik internal dan eksternal yang mendukung pencapaian visi BPKP yaitu sebagai auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya," demikian Dewi.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: