"Soal pembangunan gedung baru, pimpian DPR sudah rapat dan keputusannya menunda sampai tahun depan. Jadi, tahun ini tidak ada progres apapun terkait gedung," kata Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi di gedung DPR/MPR, Senin (4/10).
Namun begitu, lanjut Tjatur, pihaknya mengaku tidak puas dengan penundaan ini. Fraksi akan mengusulkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk mengkaji kembali rencana pembangunan itu.
"Gedung Nusantara lima itu jarang dipakai. Mungkin tanpa membangun gedung baru kita masih bisa dengan mengoptimalkan gedung lama. Karenanya, kita minta hitung kembali tingkat kapatitas gedung yang ada dengan jumlah orang di DPR," tuturnya.
Kalau dari hasil hitungan itu masih kurang, sambung Tjatur, baru boleh dibangun gedung baru. Tapi, itupun harus memenuhi syarat yang sesederhana dan seefisien mungkin. Desainnya juga harus menunjukkan keindonesiaan. Bukan seperti desain yang ada sekarang.
"Prinsipnya, kita mengedepankan fungsi manfaat dan efisiensi. Kalaupun harus menambah, gedungnya nggak beda dengan gedung yang sudah ada. Dengan begitu, bianya tidak akan sampai Rp 1,6 triliun, tapi Rp 500 miliar saja udah cukup," jelasnya.
Dia menambahkan, DPR harus bisa jadi pelopor kesederhanaan dalam penggunaan anggaran. Kalau DPR ngotot bangun gedung mewah, itu tidak mencerminkan wakil rakyat.
[wid]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: