Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, membeberkan 3 dampak yang akan terjadi jika DKI Jakarta dilakukan
Lockdown dalam upaya menekan penyebaran virus Corona.
Pertama, pemerintahan Presiden Jokowi belum siap soal ketersediaan pangan. Apalagi, kebutuhan pokok disumbang dari daerah luar Jakarta.
"Arus distribusi barang akan terganggu jika
Lockdown dilakukan. Kelangkaan bahan pokok khususnya jelang (bulan) Ramadhan akan menyeret kenaikan harga. Inflasi tembus di atas 6 persen merugikan daya beli masyarakat se-Indonesia," ucap Bhima kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/3).
Selain itu, lanjut Bhima, pemerintah pusat pun belum mampu mengantisipasi
panic buying jika Lockdown diumumkan. Masyarakat dipastikan akan panik dan akan menyerbu pusat perbelanjaan.
"Bukan hanya makanan minuman, tapi juga obat-obatan bisa ludes. Kemarin waktu panic buying di beberapa daerah, pemerintah tidak punya pencegahan apa pun. Yang saya khawatirkan masyarakat menengah bawah, kemampuan untuk menimbun bahan pangan tidak sekuat kelas atas. Angka kemiskinan bisa naik," terangnya.
Terakhir, jika DKI Jakarta dilakukan Lockdown makan akan berdampak bagi perusahaan maupun UMKM yang ada di daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi pun bisa mengalami anjlok secara signifikan.
"Peredaran uang sebagian besar di Jakarta. Kalau Lockdown, aktivitas semua perusahaan yang kantor pusatnya di Jakarta akan terganggu. UMKM juga kena imbas paling parah, driver ojol (ojek online) tidak bisa bekerja. Gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan. Krisis makin cepat," beber Bhima.
Dengan demikian kata Bhima, Lockdown harus dihindari. Lantaran pemerintah pusat harus menyiapkan stok bahan makanan yang cukup yang didukung stok likuiditas Bank yang kuat.
"Kalau sampai rush yang repot Bank. Tindak pelaku penimbunan secara tegas, optimalkan skema work from home," pungkas Bhima. 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan mengoptimalkan skema work from home dibanding melakukan Lockdown di DKI Jakarta. Sebab, ada dampak negatif yang cukup serius jika hal tersebut dilakukan. 
BERITA TERKAIT: