Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mereka tahun anggaran 2018. Keberhasilan ini menjadi yang kedua kalinya secara beruntun, setelah sebelumnya LKPD Pemprov DKI juga diganjar opini WTP oleh BPK.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI pada Rabu (15/5). LHP diserahkan oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Foto: Repro