Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi proses penetapan peta baru yang dinisiasi oleh Indonesia (inisiatif unilateral).

Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia seperti sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada," kata Abdul Kharis.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Abdul Kharis mengatakan dampak positif yang diharapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah diantaranya pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI.
 
"Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Abdul Kharis.

Sementara harapan ketiga yakni semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina.

"Adapun adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok," kata Abdul Kharis.

Pihaknya pun berharap agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawasi proses tersebut dan akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

"Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif," demikian Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V ini.[san/***]