Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan bebas visa atas 169 negara. Karena kebijakan tersebut bisa menjadi pintu masuk ancaman bagi keamanan nasional.

"Kebijakan bebas visa tetap harus mengedepankan dampaknya terhadap keamanan nasional. Itu perlu perhitungan analisis risiko keamanan nasional. Pada konteks ini, Polisi dan TNI perlu dilibatkan secara total dalam rangka mencegah bentuk-bentuk ancaman, termasuk perang proxy yang sudah hadir di tengah-tengah kita," jelas Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada wartawan, Rabu (21/12).

Ketua DPP Partai Gerindra ini menekankan bahwa kebijakan bebas visa pun harus selektif dan ketat. Pasalnya selama ini menurutnya kebijakan tersebut hanya diterapkan kepada negara-negara yang justru tidak memiliki tradisi berlibur dalam jumlah besar.

"Sebab itu, kebijakan tersebut harus ditujukan kepada negara-negara dengan potensi berlibur yang bagus dan clear dari rekam jejak kriminal hingga ekspor idiologi ekstrem, merusak, dan berbahaya," imbaunya.

Anak buah Prabowo Subianto ini menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut harus tetap berpihak pada kepentingan nasional. Pasa konteks ini, kebijakan bebas visa harus ditopang pula dengan kebijakan dan sistem pengawasan yang kuat selama para pelancong dari luar berada di dalam negeri.

"Sehingga kita bisa pastikan aktivitas mereka di dalam negeri sampai kembali ke negara asal tidak merugikan," imbuhnya.

Karenanya, lanjut dia, dalam tataran teknis, harus ada koordinasi yang kuat antara pihak imigrasi, kepolisian dan TNI dalam rangka menjaga dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas WNA di dalam negeri.

"Pada konteks ini, perangkat-perangkat pengawasan dan pemeriksaan yang berbasis IT yang masih lemah harus dibenahi seoptimal mungkin," pungkas Heri Gunawan. [rus]