DPR RI meyakini bahwa masa depan Indonesia terletak pada fondasi demokrasi yang dibangun negara saat ini. Masa depan Indonesia adalah demokrasi yang memberikan ruang partisipasi dan kesetaraan di masyarakat termasuk bagi kaum muda, perempuan, dan mereka yang berada di kelompok paling rentan.

"Demokrasi ikut menentukan masa depan Indonesia. Tidak ada ruang bagi kepemimpinan bergaya otoriter. Demokrasi menjadi alat untuk membangun negara melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak azasi manusia hingga pemihakan kelompok-kelompok marginal," kata Ketua BKSAP DPR, Nurhayati Ali Assegaf, memperingati Perayaan Hari Internasional Demokrasi yang jatuh tiap 15 September, Kamis (15/9).

Nurhayati menyatakan, DPR tengah serius berbenah menjawab tantangan demokrasi dalam hal penguatan kelembagaan parlemen, untuk membangun check and balances yang memadai, peningkatan dan pemberdayaan kaum muda untuk semakin melek politik. DPR juga mengawal Agenda 2030, sebuah agenda pembangunan global berkelanjutan (SDGs) yang bermuara pada peningkatan hajat hidup manusia secara keseluruhan.

"Demokrasi belum tentu bentuk terbaik dari sistem politik dan pemerintahan, tapi ia memberi garansi bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun sistem," jelas dia.

Tema Hari Internasional Demokrasi tahun ini adalah Democracy and the Agenda 2030 for Sustainable Development. Ini menunjukkan betapa erat kaitan antara membangun iklim demokratis dengan pencapaian SDGs. DPR, lanjut Nurhayati, memiliki komitmen kuat untuk membangun demokrasi demi pencapaian SDGs.

DPR terus berikhtiar membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan dalam berbagai program dan agenda kerjanya. Program utamanya adalah peningkatan peran pemuda. DPR memiliki program Parlemen Remaja yang digelar setiap tahun untuk menstimulus kaum muda memahami suasana dan dinamika persidangan di parlemen.

Nurhayati juga menekankan bahwa demokrasi tidak melulu menyangkut partisipasi perempuan dan kaum muda, tapi juga pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat secara kritis memilih panutan mereka dan menghindari sejauh mungkin money politics.

Demokrasi, urai Nurhayati, adalah bagian dari Sustainable Development Goals yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada September 2015 silam. SDGs, terutama goal ke-16, menyebut demokrasi yang mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga yang inklusif dan partisipatif. Dan DPR sudah membentuk Panja SDGs di bawah BKSAP untuk mendorong terwujudnya demokratisasi sesuai SDGs. [ald]