Berita

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah terkait pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Foto: PKS)

Parlemen

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Usai Penantian 18 Tahun

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 17:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menyatakan dukungan ini diharapkan mempercepat lahirnya payung hukum yang dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” tegas Nasir saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah terkait pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.


Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut mengingatkan bahwa perjalanan pembentukan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak 2008 dan sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2015?"2019. 

Menurutnya, kemajuan pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian masyarakat yang telah berlangsung sekitar 18 tahun.

Nasir juga mengapresiasi komitmen pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan lainnya, yang sebelumnya menyampaikan kesanggupan menyelesaikan pembahasan RUU tersebut paling lambat pertengahan Desember 2026. Ia menilai percepatan penyelesaian di tingkat I menunjukkan keseriusan DPR dalam menindaklanjuti aspirasi publik.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.

Menurutnya, komitmen kelembagaan tersebut harus diwujudkan melalui penyelesaian proses legislasi hingga pengesahan, sehingga harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasir menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan, baik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) maupun kunjungan kerja Komisi III DPR RI. 

Ia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang terus mengawal perkembangan pembahasan RUU tersebut.

“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” katanya.

Nasir berharap penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi capaian legislasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan penegakan hukum dan keadilan.

“Dengan demikian, pandangan Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,” pungkas Nasir.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya