Berita

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam Seminar Nasional bertajuk Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau. (Foto: Kemenkop)

Mikro

Koperasi Disiapkan Kelola Lahan Sawit Hasil Reforma Agraria

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 15:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Koperasi didorong menjadi wadah kepemilikan kolektif masyarakat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit hasil penataan kawasan hutan. 

Langkah ini dilakukan agar pengambilalihan lahan sawit oleh negara melalui reforma agraria tidak hanya berujung pada penguasaan aset, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani rakyat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam Seminar Nasional bertajuk Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Rabu, 18 November 2026.


Farida menilai Riau sebagai salah satu provinsi yang strategis untuk meningkatkan kapasitas koperasi di sektor kelapa sawit karena luasan perkebunan sawit mencapai sekitar 3,87 juta hektar dengan tingkat produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 9,46 juta ton. Angka ini menyumbang sekitar 20 persen dari total produksi CPO nasional. 

“Reforma agraria tidak boleh berhenti di penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka hanya mengatur tata kelola, ujungnya adalah untuk rakyat, maka para petani sawit harus mampu mengelola lahan yang diberikan tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujarnya.

Wamenkop juga menjelaskan koperasi terutama yang bergerak di sektor kelapa sawit harus sama kuatnya dengan BUMN. Melalui wadah koperasi, lahan produksi dan permodalan petani yang selama ini terbatas dapat dikonsolidasikan untuk mencapai skala usaha yang lebih sehingga dapat meningkatkan daya tawar.

Kemenkop memfokuskan tiga langkah strategis, meliputi kepastian hak dan manfaat atas lahan melalui koperasi, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik koperasi dengan skema pembiayaan yang sehat dan inklusif, serta pengembangan hilirisasi dari CPO menjadi minyak goreng, biodiesel, hingga produk turunan lainnya.

"Upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi karena kita tidak bisa jalan sendiri. Saat ini kami terus mendorong didorong pemerintah hari ini koperasi dan petani tidak hanya ahli dalam menanam tapi harus tahu peran pentingnya dalam perekonomian agar petani naik kelas," katanya.

Kemenkop telah membangun kerangka sinergi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui pembagian peran yang terukur. Kemenkop berperan dalam pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha. 

Sementara itu, Agrinas berperan dalam penyediaan dan optimalisasi lahan bagi koperasi, dukungan infrastruktur usaha, serta sinergi investasi dan akses pasar. 

“Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi,” kata Wamenkop Farida.

Direktur Kemitraan dan Plasma di PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Seger Budiarjo menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 200 ribu hektar lahan akan diserahkan pengelolaannya kepada koperasi dengan kriteria koperasi yang telah ditentukan. 

“Ditargetkan awal tahun 2027 akan dimulai kickoffnya dimana Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria,” ucapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya