Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Parlemen

Panja RUU Perampasan Aset Rampungkan Pembahasan 397 DIM, Ini 10 Poin Krusialnya

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. 

Pembahasan tersebut mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyusunan beleid tersebut.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan penyelesaian pembahasan tersebut merupakan upaya bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana di Indonesia.


"Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata Habiburokhman dalam laporannya saat Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.

Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI melalui rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026.

Dari total 397 DIM, sebanyak 160 merupakan DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Habiburokhman mengatakan, selama proses pembahasan, Panja juga menyerap berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli guna memperkaya substansi RUU agar lebih partisipatif dan berkeadilan.

Dalam pembahasannya, terdapat 10 pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja. 

Pertama, mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturan tersebut meliputi proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset terkait tindak pidana agar pengelolaan berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.

Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Demikian laporan Panja Komisi III DPR RI,” tutup Habiburokhman.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya