Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. (Foto: Dok. Istimewa)
Belasan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten giliran digarap tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil 18 camat untuk diperiksa sebagai saksi di Kantor KPPN Surakarta pada hari ini, Rabu, 18 November 2026.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 18 November 2026.
Ke-18 saksi yang diperiksa adalah Camat Klaten Selatan Anna Fajria Hidayati, Camat Klaten Utara Supardiyono, Plt Camat Wedi Sutopo, Camat Kebonarum I Nyoman Gunadika, Camat Jogonalan Tri Suryantoro, Camat Kalikotes Sulistya Setiawan, Camat Gantiwarno Heru Wijoyo, Camat Prambanan Amalia Rahmawati, serta Camat Ngawen Poniran.
Penyidik juga memanggil Camat Manisrenggo Rasidi, Camat Kemalang Sumarsih Kuncoro, Camat Karangnongko Erni Kusumawati, Camat Jatinom Agus Sunyata, Camat Tulung Hendri Pamukas, Camat Karanganom Joko Handoyo HS, Camat Delanggu Yoenanto Sinung Noegroho, Camat Wonosari Sri Wahyuningsih, dan Camat Ceper Aris Munandar.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Klaten, Surakarta, dan Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dari 23 orang yang diamankan bersama barang bukti uang tunai sekitar Rp1,2 miliar, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama.
Ketiga tersangka tersebut yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC) Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Dalam konstruksi perkaranya, KPK membongkar lima klaster praktik rasuah di Pemkab Klaten. Klaster pertama terkait dugaan suap kesepakatan Rp400 juta untuk menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp5 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025.
Klaster kedua menyangkut penerimaan fee proyek pengadaan barang dan jasa lebih dari Rp2 miliar oleh Hamenang dari kontraktor untuk membayar utang Pilkada dan operasional pribadi.
Klaster ketiga berfokus pada dugaan penerimaan Rp245 juta dari paguyuban tambang galian C melalui adik bupati, Hanaku Agni Sadewo. Dalam klaster ini, KPK juga menemukan aliran dana rutin pengusaha tambang kepada LSM Lindu Aji mencapai Rp2 miliar per bulan yang penanganannya dikoordinasikan dengan Bareskrim Mabes Polri.
Klaster keempat menyoroti penerimaan setoran rutin dari BLUD, BUMD, dan OPD senilai minimal Rp1,8 miliar sejak 2025 hingga 2026, yang bersumber dari PDAM, PT Aneka Usaha Perseroda, BPR Klaten, hingga RSUD Bagas Waras.
Sementara klaster kelima berkaitan dengan pemotongan upah pungut (UP) pegawai BPKPAD senilai sekurang-kurangnya Rp280 juta pada periode 2025–2026.