Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad (Foto: RMOL)

Hukum

KPK Sudah Ingatkan Raffi Ahmad soal Konflik Kepentingan

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 12:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa persoalan potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu hal yang menjadi materi konsultasi dan pendampingan pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan KPK merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 terkait statusnya sebagai pejabat publik sekaligus pesohor atau influencer.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah terbuka kepada siapa saja yang ingin berkonsultasi maupun meminta pendampingan terkait upaya pencegahan korupsi.


"KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026.

Budi menjelaskan, melalui konsultasi dan pendampingan tersebut, KPK memberikan rekomendasi agar potensi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus dapat dicegah dan dimitigasi sejak awal.

"Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelas Budi.

Budi menambahkan, konsultasi dalam ranah pencegahan juga dapat mencakup persoalan dugaan atau potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," pungkas Budi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.

Sorotan tersebut turut menjadi perhatian lantaran Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya