Berita

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres)

Pemerintahan

Prabowo Soroti Ancaman Gangguan Jalur Maritim terhadap Ketahanan Pangan

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya menjaga keamanan jalur maritim di kawasan Indo-Pasifik. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pandangannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) di Manila, Filipina, Selasa, 17 November 2026. 

Menurutnya, keterhubungan antarnegara membuat setiap gejolak di kawasan berpotensi membawa konsekuensi luas bagi perekonomian dunia.


“Kita telah melihat bagaimana gangguan terhadap pasokan energi dan jalur maritim dapat dengan cepat memengaruhi produksi pangan, perdagangan, dan pada akhirnya, mata pencaharian rakyat kita,” ujar Prabowo.

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Prabowo mendorong negara-negara peserta EAS memperkuat kerja sama konkret di bidang maritim, konektivitas, dan ketahanan kawasan. 

Prabowo menyebut ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dapat menjadi kerangka penting untuk mendorong kolaborasi tersebut.

Prabowo juga menekankan bahwa negara-negara yang tergabung dalam EAS memiliki kekuatan kolektif karena terdiri dari produsen, konsumen, sekaligus negara-negara perdagangan utama.

Potensi tersebut, kata dia, perlu dimanfaatkan untuk mendiversifikasi rantai pasok, menjamin akses terhadap sumber daya penting, serta memastikan jalur pelayaran tetap terbuka dan aman.

“EAS menyatukan produsen, konsumen, dan negara-negara perdagangan utama. Dan ini memberi kita kesempatan unik untuk mengubah kekuatan kolektif kita menjadi solusi konkret,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa stabilitas Indo-Pasifik merupakan kepentingan bersama. Konflik di kawasan tidak hanya akan merugikan negara-negara yang terlibat, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian global dan kesejahteraan masyarakat lintas negara. 

Karena itu, ia menegaskan pentingnya dialog, kepercayaan strategis, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan setiap negara.

Presiden berharap EAS dapat terus menjadi ruang dialog konstruktif bagi seluruh kekuatan besar untuk mengelola perbedaan, mencegah kesalahpahaman, dan membangun kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Komitmen tersebut juga didukung melalui Rencana Aksi EAS 2024-2028 sebagai landasan untuk memperkuat agenda kerja sama kawasan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya