Berita

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Foto: Dok. Pribadi)

Pemerintahan

Pemerintah Kebut Operasional Kopdes Merah Putih Wujudkan Ekonomi Berbasis Konstitusi

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 11:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah mempercepat kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) demi memperkuat ekonomi rakyat berbasis konstitusi. Saat ini, lebih dari 30 ribu gerai KDKMP tercatat telah rampung dibangun secara fisik dan siap digerakkan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan barang bersubsidi agar distribusi kepada masyarakat dapat diakses langsung melalui koperasi tersebut.

Sejalan dengan kesiapan fisik, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengebut peningkatan kapasitas pengelola koperasi. Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menargetkan pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP rampung pada pertengahan Desember 2026.


"Kami melatih para manajer dan bendahara koperasi secara serentak sehingga kami harapkan sampai dengan pertengahan Desember ini kita sudah bisa melatih dan mensertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP," ujar Ahmad Zabadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah turut mendorong penguatan koperasi pesantren sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pilar utama sektor pangan asalkan didukung tata kelola kelembagaan yang baik serta akses pembiayaan yang memadai.

"Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik," kata Farida.

Dari sisi regulasi, Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch Nova Andika menilai keberadaan KDKMP memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang asas kekeluargaan.

Nova menjelaskan, akselerasi pembangunan fasilitas KDKMP ditopang oleh Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025, sementara tata kelola operasionalnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026.

"Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya," pungkas Nova.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya