Menlu RI Arrmanatha Nasir (Foto: Kemlu RI)
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir mendorong penguatan kerja sama negara-negara ASEAN Plus Three (APT) untuk meningkatkan kesiapsiagaan kawasan dalam menghadapi berbagai potensi krisis global.
Pesan tersebut disampaikan Arrmanatha dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN Plus Three di Manila, Filipina, Selasa, 17 November 2026.
Dia menegaskan bahwa kemitraan APT telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun ketahanan kawasan. Salah satunya melalui dukungan Indonesia yang berkomitmen mencadangkan 12.000 metrik ton beras untuk memperkuat ketahanan pangan regional.
“Semakin kuat fondasi nasional kita, semakin besar pula kemampuan kita untuk berkontribusi pada ketahanan kawasan,” tegas Menlu Arrmanatha.
Selain sektor pangan, Indonesia juga mendorong perluasan kolaborasi APT dalam memperkuat ketahanan energi. Upaya tersebut mencakup peningkatan kemampuan kawasan dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan agar dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis.
Kerja sama di bidang teknologi, konektivitas, dan ketahanan rantai pasok turut menjadi perhatian untuk meningkatkan kapasitas kawasan sekaligus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Arrmanatha juga menekankan bahwa penguatan ketahanan kawasan harus ditopang oleh situasi yang damai dan stabil.
Dalam hal ini, Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), serta prinsip sentralitas ASEAN menjadi landasan penting dalam memelihara dialog, membangun kepercayaan, dan memastikan kemitraan APT berlangsung secara inklusif.
Sebagai informasi, ASEAN Plus Three merupakan mekanisme kerja sama yang dibentuk pada Desember 1997 dengan melibatkan negara-negara anggota ASEAN bersama tiga mitra utama, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Kemitraan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama di kawasan Asia Timur dengan ASEAN sebagai penggerak utamanya.
"Kita telah meletakkan fondasi APT. Kini saatnya memperkuat kerja sama agar kemitraan ini dapat memberikan hasil nyata ketika masyarakat paling membutuhkannya," pungkas Menlu.