Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. (Foto: RMOL)

Parlemen

Parliamentary Threshold hingga Dapil Nasional Dibahas di Revisi UU Pemilu

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 10:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembahasan revisi Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umim (UU Pemilu) mulai mengerucut pada sejumlah isu penting, mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga perubahan sistem daerah pemilihan (dapil).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, berbagai usulan terkait substansi RUU Pemilu terus disampaikan oleh kelompok masyarakat maupun kalangan akademisi.

Beberapa isu yang mencuat di antaranya parliamentary threshold, presidential threshold, sistem dapil campuran atau mixed dapil, hingga usulan pembentukan dapil nasional.


"Masukannya banyak sekali yang terus berkembang di masyarakat. Termasuk juga ada yang menyarankan soal mixed dapil, dapil nasional, kemudian bagaimana sistem pemilu kita," kata Bahtra dalam keterangannya, dikutip Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, setiap usulan harus dipertimbangkan secara matang dengan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

"Karena itu, Komisi II tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh masukan dikaji secara menyeluruh," sambungnya menegaskan.

Bahtra menegaskan, proses penyerapan aspirasi masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

"Kami terus menerima masukan untuk kemudian dikaji lebih dalam secara komprehensif sehingga nanti bahan-bahan itu bisa menjadi rujukan bagi kami untuk penyusunan RUU Pemilu yang akan datang," demikian Bahtra menambahkan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya