Berita

Audiensi Agrinas Palma dengan Kepala Bareskrim Polri sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH, Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., beserta jajaran di Jakarta, Senin 16 November 2026 (Foto: Istimewa)

Industri

Amankan Aset Negara, Agrinas Palma Perkuat Sinergi dengan Bareskrim Polri

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 09:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat sinergi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengamankan aset negara dan memastikan kepastian hukum atas lahan perkebunan yang diserahkan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). 

Langkah ini menyusul masih adanya kendala penguasaan sejumlah lahan di lapangan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Ghani, dalam audiensi dengan Kepala Bareskrim Polri sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH, Komjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., beserta jajaran di Jakarta, Senin 16 November 2026.


Turut mendampingi Ghani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Sucipto Prayitno, Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bambang Agustian, serta Staf Ahli Satria Purnama.

Pertemuan membahas pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kelengkapan administrasi dan alas hak, serta moratorium kerja sama operasional (KSO) perkebunan.

Penyelesaian persoalan lahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Agrinas Palma sebagai perusahaan perkebunan global yang terkemuka, ramah lingkungan, dan ramah sosial, sekaligus pilar swasembada pangan dan energi nasional. Kepastian hukum dan penguasaan lahan merupakan prasyarat bagi pengelolaan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Agrinas Palma berharap koordinasi dengan Polda dan Polres di wilayah terkait dapat mempercepat penanganan kendala di lapangan, mencegah konflik, serta menjaga keberlangsungan operasional dengan tetap memperhatikan hukum dan kepentingan masyarakat.

“Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat Perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan. Kami berharap melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ghani.

Perusahaan juga menyatakan kesiapan melengkapi administrasi dan dokumen alas hak atas lahan yang dikelola. Kejelasan status hukum tidak hanya mendukung penataan aset, tetapi juga memberikan kepastian bagi calon investor yang menjajaki peluang kerja sama.

Asep Safrudin menegaskan bahwa kejelasan status lahan dan alas hak menjadi fondasi administrasi serta hukum dalam pengelolaan aset.

“Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi,” katanya.

Terkait KSO perkebunan, Asep menilai moratorium sebagai langkah tepat untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi memicu perselisihan antarkorporasi.

Penataan aset dan kemitraan tersebut sejalan dengan komitmen Agrinas Palma memperkuat Good Corporate Governance (GCG) melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Prinsip ini menjadi landasan kemitraan yang tertib dan bertanggung jawab bersama masyarakat, petani, koperasi, serta mitra usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat GCG, sehingga pengelolaan aset dan kemitraan perkebunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” tutur Ghani.

Lebih jauh, Asep berharap Agrinas Palma menjadi representasi kehadiran negara hingga ke daerah melalui perkebunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah. Peran ini sekaligus merupakan implementasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.

Ia mengingatkan agar seluruh proses penataan dan pengelolaan aset tetap berlandaskan hukum.

“Kami berharap seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya