Berita

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa (Foto: Ist)

Energi

Kadin Dorong Formula Baru Harga DMO Batu Bara

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 08:54 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang dipatok 70 Dolar AS per ton sejak 2018. 

Kebijakan harga tersebut perlu ditinjau agar keberlanjutan usaha pertambangan tetap terjaga tanpa mengorbankan keterjangkauan listrik bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa, mengatakan kebijakan DMO merupakan instrumen penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, terutama memastikan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN dengan harga terjangkau.


Namun, harga yang tidak berubah sejak 2018 perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan biaya produksi, pengupasan tanah, transportasi, bahan bakar, serta kewajiban lingkungan.

“Kebijakan yang terlalu lama tidak disesuaikan dengan perubahan struktur biaya berpotensi menekan keekonomian perusahaan tambang, terutama perusahaan dengan biaya produksi tinggi atau lokasi tambang yang semakin sulit dijangkau,” kata Erwin kepada RMOL, Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, ketahanan energi tidak cukup hanya dijaga dengan mempertahankan harga batu bara tetap murah. Perusahaan tambang juga perlu memiliki kemampuan finansial untuk terus berproduksi, melakukan investasi, dan menjaga kesinambungan pasokan.

Karena itu, Kadin mendorong evaluasi formula harga DMO tanpa harus menghapus kebijakan harga khusus bagi kebutuhan listrik nasional. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian harga secara bertahap, formula yang memperhitungkan perubahan biaya produksi, atau mekanisme kompensasi transparan bagi perusahaan yang menanggung selisih harga cukup besar.

Meski demikian, penyesuaian harga harus memperhitungkan kemampuan keuangan PLN, keberlanjutan subsidi dan kompensasi listrik dalam APBN, serta daya saing industri nasional.

“Prinsipnya, kita harus mencari keseimbangan antara tiga kepentingan, yaitu keberlanjutan usaha pertambangan, kesehatan keuangan PLN, dan keterjangkauan tarif listrik,” tegasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya